TAG
tenaga honorer
-
Ratusan nakes ini, menuntut peraturan pemerintah khusus untuk pengangkatan honorer nakes dan non-nakes menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Kamis, 22 September 2022
-
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dorong pemerintah pusat mengkaji ulang keputusan penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang.
Senin, 12 September 2022
-
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum meminta para tenaga honorer untuk tidak gundah gulana akan nasib dari status mereka.
Selasa, 9 Agustus 2022
-
Untuk diangkat menjadi PNS harus ada payung hukum dan untuk diangkat menjadi PPPK pun harus ada payung hukum.
Selasa, 12 Juli 2022
-
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membawa suara dari para tenaga honorer pemerintahan.
Senin, 27 Juni 2022
-
Tenaga honorer akan digantikan oleh PPPK (pegawai pemerintah perjanjian kerja), dimana untuk masuk ke dalamnya harus mengikuti seleksi
Rabu, 8 Juni 2022
-
Ketua Kadin Jakarta Timur Anta Ginting minta karyawan berstatus honorer untuk meningkatkan kompetensi.
Senin, 24 Januari 2022
-
Instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga 2023, untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP.
Rabu, 19 Januari 2022
-
Jenazah Mita Nurkhasanah, korban begal di Jalan Angkasa, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat tiba di rumah duka di Desa Jayawinangun, Indramayu.
Jumat, 22 Oktober 2021
-
Lisda Hendrajoni Sebut Pengabdian Tenaga Honorer Harus Dihargai. Simak selengkapnya di dalam berita ini.
Senin, 14 Juni 2021
-
Para pelamar yang bisa mengisi lowongan ini adalah tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbud
Jumat, 19 Maret 2021
-
Pemkab Bogor angkat 1.182 tenaga honorer jadi P3K, alokasikan anggaran Rp 57,1 miliar untuk gaji.
Jumat, 5 Maret 2021
-
Kabar terbaru dari Kementerian Keuangan yang membuka lowongan kerja non pegawai negeri.
Rabu, 25 November 2020
-
Rencana perubahan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja oleh Pemerintah Pusat, nyatanya membuat Pemkot Depok bingung.
Rabu, 12 Februari 2020
-
Rahmat menyebut jika tenaga honorer ini dihapus bakal mengganggu jalannya proses pelayanan termasuk dalam bidang pendidikan.
Kamis, 6 Februari 2020
-
Dinas Pendidikan Kota Bekasi tak setuju atas rencana penghapusan pegawai honorer. Begini alasannya.
Kamis, 6 Februari 2020
-
Kemenpan RB mengeluarkan kebijakan terkait dimudahkannya pemerintah daerah di Kabupaten/Kota dalam merekrut tenaga kerja atau pegawai honorer.
Senin, 3 Februari 2020
-
“Jadi masih dibutuhkan, disamping kebutuhan juga karena alasan kemanusiaan,” kata mantan Wali Kota Tangerang dua periode ini.
Minggu, 26 Januari 2020
-
Gubernur Banten Wahidin Halim bersikukuh akan mempertahankan sekitar 6.326 tenaga honorer yang selama ini telah bekerja di Pemerintah Provinsi Banten.
Jumat, 24 Januari 2020
-
“Tapi walaupun sudah dapat emas saya enggak juga diangkat PNS, sampai sekarang,” kata wanita yang pensiun menjadi atlet pada 2014 lalu ini.
Kamis, 23 Januari 2020
© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
