Polemik Sapi Kurban Prabowo Senilai 100 M, PDIP Minta Transparansi Pemerintah

Ringkasan Berita:

• PDIP meminta pemerintah menjelaskan penggunaan anggaran Rp100 miliar untuk pengadaan sapi kurban Presiden.
• Guntur Romli menilai penggunaan APBN untuk kurban pribadi Presiden menimbulkan persoalan transparansi dan etika.
• Partai Gerindra menyebut program bantuan sapi kurban presiden merupakan hal lazim dan telah dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Polemik pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto menggunakan anggaran negara terus menuai sorotan.

Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Guntur Romli, meminta pemerintah membuka secara transparan penggunaan anggaran sekitar Rp100 miliar yang disebut berasal dari APBN untuk program sapi kurban Presiden.

Menurut Guntur, publik berhak mengetahui secara jelas mekanisme penganggaran program tersebut, terlebih setelah muncul pernyataan Menteri Keuangan yang disebut tidak mengetahui detail anggaran itu.

“Kalau bendahara negara sampai tidak mengetahui adanya pengeluaran sebesar itu, tentu publik akan mempertanyakan sistem pengawasan keuangan negara,” ujar Guntur kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).

Baca juga: Ini Asal Muasal Dana Sapi Kurban Prabowo yang Disebut dari APBN

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memunculkan persoalan tata kelola anggaran apabila tidak disertai transparansi yang memadai.

Guntur juga menyinggung kekhawatiran adanya pengulangan persoalan dalam proyek pemerintah sebelumnya yang sempat menjadi sorotan publik.

Menurut dia, penggunaan dana negara harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel karena APBN berasal dari uang masyarakat.

Soroti Penggunaan APBN untuk Kurban

Selain aspek transparansi, PDIP juga menyoroti penggunaan APBN untuk pengadaan sapi kurban atas nama Presiden.

Guntur menilai ibadah kurban dalam ajaran Islam bersifat personal sehingga idealnya menggunakan dana pribadi, bukan berasal dari anggaran negara.

“APBN adalah uang rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang agama. Karena itu penggunaannya harus sangat hati-hati,” katanya.

Baca juga: Menkeu Sebut Prabowo Kemungkinan Gunakan Dana Pribadi untuk Kurban Seluruh Sapinya 

PDIP juga menanggapi keberadaan atribut bertuliskan “RI 1” maupun nama Presiden pada sapi kurban yang dibagikan ke sejumlah daerah.

Menurut Guntur, hal tersebut berpotensi menimbulkan kesan pencitraan politik melalui momentum ibadah keagamaan.

Ia menegaskan bantuan sosial dan ibadah kurban merupakan dua hal berbeda yang tidak seharusnya dicampuradukkan.

“Bantuan sosial berbeda dengan ibadah kurban. Jangan sampai makna ibadah justru dipersepsikan sebagai bagian dari kepentingan politik,” ujarnya.