Menimbang Arah APBN 2027: Antara Optimisme Pertumbuhan dan Tantangan Realitas

Ringkasan Berita:

• Harris Turino menilai APBN 2027 harus menjadi alat perjuangan rakyat, bukan sekadar dokumen fiskal negara.
• Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen dengan fokus hilirisasi, industrialisasi, dan penguatan pangan, energi.
• Harris mengingatkan target ambisius itu perlu didukung eksekusi realistis, investasi produktif, dan penguatan SDM serta riset nasional.
•  Ia  meminta rencana Badan Ekspor Nasional tidak menambah birokrasi dan justru memperkuat tata kelola ekspor berbasis digital

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 yang disampaikan Presiden RI dalam sidang paripurna DPR RI dinilai bukan sekadar pemaparan target pertumbuhan ekonomi dan defisit anggaran.

Kapoksi PDI Perjuangan Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menilai arah kebijakan tersebut menggambarkan upaya pemerintah menjadikan APBN sebagai instrumen untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Menurut Harris, pemerintah ingin menghadirkan pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, mulai dari petani, nelayan, guru, pelaku UMKM, hingga masyarakat penerima bantuan sosial.

“Pesan utamanya jelas, APBN bukan hanya buku kas negara, tetapi alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan memperkuoh ekonomi,” ujar Harris dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

Ia menilai optimisme pemerintah terhadap kondisi ekonomi nasional cukup beralasan. Hal itu didukung inflasi yang masih terkendali di angka 2,42 persen, surplus perdagangan selama 71 bulan berturut-turut, serta cadangan devisa yang dinilai kuat.

Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen dengan defisit anggaran 1,8 sampai 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain itu, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6 hingga 6,5 persen.

Baca juga: Dolfie PDIP Interupsi Gubernur BI yang Sebut Nilai Tukar Rupiah Tetap Stabil

Meski demikian, Harris mengingatkan bahwa optimisme tersebut tetap harus dibarengi kemampuan eksekusi yang realistis.

Menurut dia, target pertumbuhan di atas 5 persen membutuhkan mesin pertumbuhan ekonomi baru yang lebih kuat, bukan hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga.

“Pertumbuhan tinggi membutuhkan investasi produktif, industrialisasi bernilai tambah, ekspor berteknologi tinggi, dan penciptaan lapangan kerja formal,” katanya.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang menjadikan hilirisasi, industrialisasi, serta penguatan sektor pangan dan energi sebagai prioritas nasional. Namun, Harris menilai hilirisasi tidak boleh berhenti pada produk setengah jadi semata.

Menurutnya, nilai tambah terbesar justru lahir dari penguasaan teknologi, riset, inovasi, dan pengembangan industri lanjutan.

Karena itu, ia mendorong kebijakan fiskal lebih diarahkan pada penguatan sumber daya manusia, pendidikan vokasi, serta riset nasional agar bonus demografi tidak berubah menjadi beban sosial di masa mendatang.

Dalam keterangannya, Harris juga menyoroti rencana pembentukan Badan Ekspor Nasional yang digagas pemerintah.

Badan tersebut direncanakan mengonsolidasikan ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan mineral melalui satu badan usaha milik negara.