Puluhan Dapur MBG Dibangun di Lapas, Warga Binaan Ikut Masak dan Digaji

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mulai merambah lembaga pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyiapkan puluhan dapur MBG di area lapas dan rutan di berbagai daerah di Indonesia.

Baca juga: Penerima MBG Tembus 61,9 juta dari Sabang hingga Merauke, Tercatat 27.760 SPPG di Indonesia

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan, hingga saat ini terdapat 70 titik dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disiapkan di lingkungan lapas dan rutan. 

Dari jumlah tersebut, 36 dapur sedang dalam tahap akhir pembangunan dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Mei 2026.

“Sekarang ini progres pembangunan dapur sudah 90 persen. Mudah-mudahan akhir Mei sudah operasi,” ujar Mashudi di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Menurut Mashudi, keterlibatan lapas dalam program MBG bukan hanya menyediakan lahan, tetapi juga memberdayakan warga binaan untuk ikut bekerja di dapur.

Baca juga: Penampakan SPPG Kelapa Gading yang Dinobatkan Sebagai Dapur MBG Terbaik

Dalam setiap dapur MBG, kata dia, terdapat sekitar 46 hingga 48 pekerja.

Sebanyak 20 orang di antaranya merupakan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang telah lolos asesmen dan dinilai layak bekerja.

“20 orang itu adalah warga binaan yang bekerja di situ, dengan norma-norma sesuai SOP untuk MBG,” katanya.

Mashudi menegaskan, warga binaan yang dilibatkan bukan dipilih sembarangan. 

Mereka telah melalui proses penilaian ketat, termasuk pemeriksaan kesehatan dan kemampuan kerja.

Baca juga: Gagal Uji Higiene, 10 Dapur MBG di Kabupaten Bekasi Ditutup Sementara

Selain itu, para warga binaan yang bekerja di dapur juga mendapatkan upah atas keterlibatan mereka dalam program tersebut.

“Harapan kami ke depan bahwa warga binaan itu banyak yang punya keahlian memasak, dari hasil asesmen itu, kami berdayakanlah,” ujarnya.

Mashudi menjelaskan, pembangunan dapur MBG dilakukan di lahan milik lapas dan rutan, baik di area dalam maupun di luar pekarangan utama. 

Pemanfaatan lahan tersebut dilakukan melalui mekanisme resmi dan Badan Gizi Nasional (BGN) diwajibkan membayar biaya sewa lahan kepada negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).