PKB : Setahun Pramono–Rano Lebih Banyak Persepsi daripada Solusi

Berdasarkan catatannya, ada lima akar masalah struktural yang saling berkaitan selama kepemimpinan Pramono-Rano.

Pertama, perencanaan program yang tidak ditopang oleh kajian kelayakan yang memadai.

Tiga program seperti Jakarta Funding, CCTV RT/RW, dan sarapan gratis, tidak berhasil dieksekusi dengan baik bukan karena pelaksanaan yang buruk, melainkan karena sejak awal dirancang tanpa memeriksa dengan seksama hambatan regulasi, keterbatasan fiskal, manajemen risiko dan potensi benturan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Kedua, kecenderungan kepemimpinan yang lebih mengutamakan penampakan ketimbang kedalaman eksekusi.

Baca juga: Setahun Pimpin Jakarta, Pramono-Rano Akui Banjir Masih Jadi Pekerjaan Rumah

Pramono-Rano bergerak cepat dalam meresmikan program, meluncurkan aplikasi, menghadiri berbagai kegiatan, tapi kecepatan itu tidak dibarengi dengan kedalaman sistem yang menjamin bahwa program-program tersebut benar-benar menghasilkan perubahan di lapangan.

“Job fair digelar tetapi mekanismenya tidak disiapkan dengan baik sehingga warga yang datang pun kebingungan. Hasilnya adalah pemerintahan yang terlihat sibuk, namun warga tidak merasakan perbedaan yang nyata dalam kehidupan mereka,” jelasnya.

Ketiga, lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan. Jakarta tidak mungkin menyelesaikan persoalan banjir dan polusi secara sendirian.

Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta memberikan mandat yang cukup luas untuk menggerakkan koordinasi Jabodetabek.

Namun hingga satu tahun berlalu, mekanisme kerja yang konkret, terikat secara hukum, dan dapat diukur hasilnya antara DKI Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi belum juga terbentuk.

Keempat dan yang paling perlu mendapat perhatian, adalah persoalan akuntabilitas yang cacat.

Klaim bahwa 97 persen program quick win telah terlaksana berpotensi menyesatkan publik apabila definisi ‘terlaksana’ yang dipergunakan membolehkan program yang dibatalkan dihitung sebagai terlaksana dengan nama baru, dan target yang dipangkas separuh dihitung sebagai pencapaian penuh.

“Fraksi PKB ingin menegaskan bahwa yang sedang dipraktikkan dalam pola semacam itu bukan akuntabilitas, melainkan manajemen persepsi. Dan pemerintahan yang sehat tidak boleh berdiri di atas fondasi yang demikian,” katanya.

Kelima, absennya kebijakan berbasis bukti dan berorientasi jangka panjang dalam penanganan tiga isu paling mendesak bagi kehidupan sehari-hari warga seperti kemacetan, sampah, dan pangan.

Ketiganya memiliki satu benang merah yang sama dan mengkhawatirkan, pemerintahan Pramono -Rano cenderung merespons ketiga isu ini dengan pendekatan yang reaktif, sektoral, dan berorientasi pada visibilitas jangka pendek, bukan pada perubahan struktural yang terukur.

Absennya kebijakan jangka panjang berbasis bukti pada ketiga bidang ini bukanlah kelemahan administratif biasa