PKB : Setahun Pramono–Rano Lebih Banyak Persepsi daripada Solusi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Genap setahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno pada 20 Februari 2026 menjadi momentum evaluasi serius bagi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi DKI Jakarta M. Fuadi Luthfi menilai peringatan satu tahun kepemimpinan bukan sekadar ajang merayakan capaian, melainkan momentum menghadirkan evaluasi kinerja yang jujur dan terukur kepada publik.

Menurutnya, Fraksi PKB telah melakukan penelusuran berbasis data terhadap Instruksi Gubernur Nomor E-0001 Tahun 2025, dokumen 40 program percepatan, 12 program prioritas, serta janji kampanye yang tercatat di Komisi Pemilihan Umum.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara klaim capaian program dengan realitas yang dirasakan masyarakat Jakarta.

“Klaim pemerintah bahwa 97 persen program quick win telah terlaksana tidaklah mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya dialami oleh jutaan warga Jakarta dalam kehidupan mereka sehari-hari,” kata Fuadi pada Sabtu (21/2/2026).

Baca juga: 1 Tahun Pram-Doel, Pengamat Soroti Banjir, Transportasi hingga Parkir Liar

Fuadi mengurai beberapa program atau janji kampanye Pramono-Rano kepada masyarakat Jakarta.

Contohnya kenaikan insentif RT/RW dua kali lipat yang baru dilakukan secara parsial.

“Hanya naik 25 persen, bukan 100 persen. Gubernur akui belum cair penuh per 20 Februari dengan alasan DBH (dana bagi hasil) dipotong (pemerintah pusat) Rp 15 triliun,” kata Fuadi.

Kemudian program CCTV di seluruh RT/RW Jakarta belum direalisasi dengan alasan tanggung jawab akan dialihkan ke skema swasta.

Lalu sarapan gratis untuk seluruh siswa Jakarta dibatalkan, karena dianggap berbenturan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) buatan Presiden Prabowo.

Berikutnya taman kota 24 jam di 10 lokasi yang baru dilakukan secara parsial karena hanya lima lokasi yang diaktivasi.

“Pengurangan target dilakukan sepihak tanpa pengumuman resmi kepada masyarakat,” ucapnya.

Selanjutnya Job Fair di 44 kecamatan setiap tiga bulan sekali. 
Dari 13 kecamatan dari 21 di semester pertama, hanya 1.367 orang berhasil mendapat pekerjaan.

Fuadi juga menyoroti lambatnya penuntasan kawasan kumuh dan reforma urban.

“Tidak ada langkah nyata reforma agraria urban. Kampung Bayam yang mana kunci rusun sudah diserahkan namun skema sewa yang dianggap memberatkan warga,” katanya.