Buruh Sindir Dedi Mulyadi yang Takut Bertemu Soal UMSK Jawa Barat

WARTAKOTALIVE.COM - Buruh sindir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dianggap takut bertemu dengan buruh. 

Sindiran itu dilayangkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers pada Selasa (13/1/2026). 

Said Iqbal mengatakan bahwa buruh akan kembali unjuk rasa menuntut upah minumum sektoral kabupaten/kota (UMSK) Jawa Barat yang dianggap tidak mensejahterakan buruh. 

Demonstrasi kali ini akan digelar di Gedung DPR RI pada Kamis (15/1/2026) setelah sebelumnya unjuk rasa digelar di Istana Negara. 

Said Iqbal mengatakan bahwa tuntutan buruh yakni DPR RI segera memanggil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. 

Sebab kata Said, selama ini Dedi Mulyadi lebih memilih sibuk membuat konten video dibanding mengajak buruh duduk bersama untuk mencari jalan tengah dari UMSK Jawa Barat 2026. 

"Bertemu buruh enggak pernah, diajak bertemu buruh menghindar. Maka saat inilah DPR RI memanggil gubernur konten ini," jelas Said. 

Said menjelaskan bahwa pihaknya memang mengetahui bahwa Kementerian Ketenagakerjaan RI yang saat itu diwakilkan Wakil Menteri Tenaga Kerja RI sudah bertemu dengan Dedi Mulyadi terkait dengan penolakan buruh terhadap UMSK. 

Namun demikian bagi buruh, pertemuan tersebut terasa seperti Kepala Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat tengah menghadap Gubernurnya. 

Di mana Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor tidak membela kesejahteraan buruh dan hanya mengangguk-angguk dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. 

Buruh pun meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Sebelumnya gara-gara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Istana Negara dikepung puluhan ribu buruh pada Kamis (8/1/2025).

Ribuan buruh mengepung Istana Negara karena menolak Upah Minimum Sektoral Kapubaten/Kota (UMSK) yang telah ditetapkan sejumlah wilayah di Jawa Barat. 

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan sebanyak 5.000 hingga 10.000 sepeda motor akan konvoi dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Bandung, hingga Majalengka. 

Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan upah minimum Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat yang dinilai melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, serta memperlebar kesenjangan sosial.