Uang Kadeudeuh ASN Diprotes, DPRD Karawang Desak KORPRI Transparan

Ringkasan Berita:

• DPRD Karawang meminta polemik uang kadeudeuh purna ASN diselesaikan jelas. 
• Pensiunan memprotes karena hanya menerima Rp7 juta dari yang sebelumnya diinformasikan Rp14 juta. 
• KORPRI menjelaskan keterbatasan anggaran dan jumlah penerima menjadi penyebab, serta menegaskan iuran ASN bukan tabungan. 
• Pengurus akan bermusyawarah untuk menentukan keputusan final.

WARTAKOTALIVE.COM, KARAWANG - Jagat media sosial dihebohkan dengan sikap para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Karawang dalam Peringatan Hari KORPRI di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Senin (1/12/2025).

Dalam video yang beredar luas di media sosial, para mantan Aparatur Sipil negara (ASN) itu melayangkan protes keras terkait besaran uang kadeudeuh yang mereka terima.

Uang kadeudeuh adalah uang penghargaan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atau tanda terima kasih, biasanya kepada seseorang yang telah selesai menjalankan tugas atau masa pengabdiannya, misalnya kepada purna ASN (pegawai yang pensiun).

Uang ini bukan tabungan atau simpanan, melainkan bentuk penghormatan atas jasa dan masa kerja seseorang.

Terkait hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang angkat bicara.

Legislator meminta polemik terkait pencairan uang kadeudeuh bagi purna Aparatur Sipil Negara (ASN) diselesaikan dengan jelas.

Baca juga: Ternyata Ini Penyebab Purna ASN Mengamuk saat Hari KORPRI di Karawang

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, Saepudin Zuhri saat dikonfirmasi pada Selasa (2/12/2025).

Ia menilai keputusan pengurus baru KORPRI memberikan uang kadeudeuh sebesar Rp7 juta sudah bagus, selama status dan dasar pemberiannya disampaikan secara jelas kepada para pensiunan.

"KORPRI sudah bagus memberikan uang kadeudeuh sebesar Rp7 juta. Yang namanya uang kadeudeuh itu kan uang penghargaan sebagai tanda terima kasih. Kalau uang kadeudeuh seharusnya jangan terlalu dipermasalahkan nilainya," ujar Zuhri.

Namun ia menegaskan, pemberian kadeudeuh seharusnya disesuaikan dengan masa pengabdian, bukan disamaratakan.

Saepudin Zuhri juga meminta KORPRI menjelaskan secara gamblang status dana yang diterima pensiunan. Menurutnya, perbedaan antara kadeudeuh dan tabungan pegawai harus dipahami dengan benar.

"Beda lagi dengan uang tabungan atau simpanan pegawai. Kalau itu tabungan, harus dikembalikan seluruhnya, bahkan secara hitung-hitungan bank bisa ada bunganya. Maka harus ditanyakan dulu ke KORPRI, apakah itu uang kadeudeuh atau uang tabungan," tegasnya.

Pensiunan PNS Karawang Mengamuk 

Sebelumnya, Ratusan purna ASN mengamuk saat momen Peringatan Hari KORPRI di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Senin (1/12/2025).

Mereka melayangkan protes keras terkait besaran uang kadeudeuh yang mereka terima.

Dalam pertemuan di Galeri Bale Indung Pemkab Karawang, sejumlah purna ASN menilai jumlah Rp7 juta yang diberikan tidak sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa mereka seharusnya menerima Rp14 juta.