Ditjen Hubdat Genjot Program Angkutan Umum Massal Perkotaan di 22 Kota

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan mengoptimalkan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan di 20 Kota Utama sesuai amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 2029 (RPJMN 2025-2029).

Dirjen Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengatakan program Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan diharapkan dapat menekan tingginya biaya transportasi.

Seperti yang diketahui bahwa biaya transportasi menggerus 30-40 persen pendapatan masyarakat, Angkutan Umum terjangkau akan mengurangi beban biaya transportasi yang bisa dialihkan ke investasi, pendidikan, dan kesehatan sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan.

“Kami juga berharap agar program ini dapat mendorong perpindahan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga dapat meningkatkan ketahanan energi. Seperti yang diketahui bahwa sektor transportasi mengambil 90 % subsidi BBM yang mencapai Rp 300 triliun per tahun. Dan dengan hal tersebut kawasan perkotaaan berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Aan merinci bahwa dalam RPJMN 2025-2029 terdapat 22 kota pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan.

Di antaranya Jabodetabek, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Denpasar, Manado, Palembang, Banjarmasin, Samarinda, Batam, Pekanbaru, Surakarta, Padang, Bandar Lampung, Malang, Yogyakarta, Pontianak, Banyumas dan KPP IKN.

Baca juga: Walhi Sebut Pemerintah Dalang Banjir Maut di Sumatra Utara

Diakuinya bahwa dalam pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan ini memiliki tantangan yang dihadapi, seperti kesiapan daerah berdasarkan WLA (Working Level Agreement) di Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang) dan Bekasi, Bogor, Medan, dan Aceh (BBMA). Di mana terdapat regulatory gap di daerah terkait implementasi BRT, termasuk aturan kontrak layanan jangka Panjang.

Selain adanya perbedaan antara Peraturan Daerah dengan regulasi World Bank, khususnya terkait pemberian kompensasi Warga terdampak Proyek.

“Walaupun ada tantangan tersebut kami optimistis hal tersebut tidak menjadi hambatan. Di mana kami meminta masukan dari Kemendagri untuk percepatan implementasi WLA dalam pengaturan lebih lanjut pada Perjanjian Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (PKSDD),” katanya.

Baca juga: Modern Cikande Industrial Estate Sukses Bangun Ekosistem Industri dan Kemudahan Akses Logistik

Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno mengatakan pembangunan dan pembenahan transportasi umum yang terencana dan terpadu akan memberikan dampak luas, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Pertama, manfaat ekonomi dan pemerataan wilayah, yaitu mendorong pusat pertumbuhan baru, yakni transportasi umum yang efisien di luar Jawa membantu menciptakan dan menghidupkan pusat-pusat ekonomi baru. 

“Kedua, manfaat sosial dan kualitas hidup yaitu peningkatan akses dan inklusivitas, yaitu transportasi umum menjamin semua lapisan masyarakat, termasuk pelajar, buruh, dan masyarakat kurang mampu, memiliki akses yang mudah dan terjangkau ke pusat pendidikan, pekerjaan, dan layanan Kesehatan,” katanya. 

Djoko juga menjelaskan bahwa aspek sosial pembenahan transportasi umum  adalah mengurangi kemacetan, yaitu dengan menyediakan alternatif yang nyaman, pembangunan transportasi umum akan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. 

Baca juga: AMI DKI Jakarta Sebut Gedung DPR Lebih Mirip Kepak Sayap Garuda

“Terakhir adalah manfaat lingkungan dan keberlanjutan. Dimana pembenahan transportasi umum ini mendukung infrastruktur berkelanjutan, yaitu sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, penggunaan transportasi umum (terutama yang berbasis listrik atau rendah emisi seperti Commuter Line dan LRT) secara signifikan mengurangi jejak karbon kota,” kata dia.