Dana Bagi Hasil Berkurang, DPRD DKI Jakarta Tetap Prioritas Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Meskipun terdapat pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah, DPRD DKI Jakarta berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik.

Terlebih pada sektor kebutuhan dasar, seperti program pendidikan hingga layanan kesehatan.

Sekretaris Komisi E Justin Adrian menyebutkan, dengan kondisi pengurangan dana bagi hasil, DPRD DKI Jakarta melakukan penyesuaian anggaran, sehingga masyarakat tidak merasakan dampak signifikan dari pengurangan anggaran.

“Kita mengalami pengurangan-pengurangan. Tapi pengurangan ini sangat sedikit dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Justin di Gedung DPRD DKI Jakarta, belum lama ini.

Pemerataan layanan pendidikan

Pada sektor pendidikan, lanjut Justin, Komisi E mempertahankan keberlanjutan Program Sekolah Gratis. Lebih dari 100 sekolah tetap beroperasi secara gratis pada 2026.

Ia menilai, program tersebut menjadi salah satu pilar penting pelayanan publik.

"Program Sekolah Gratis harus dijaga, karena memiliki kontribusi langsung terhadap kesempatan belajar bagi anak-anak dari berbagai lapisan masyarakat," ungkap Justin.

Menjaga akses pendidikan yang terjangkau, lanjut Justin, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.

"Tanggung jawab Pemda memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan," sebutnya.

KJMU dan Sekolah Swasta Gratis perlu berlanjut

DPRD DKI Jakarta menegaskan komitmen peningkatan kesejahteraan warga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Anggota Badan Anggaran Ramly HI Muhamad mengatakan, Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan Sekolah Swasta Gratis perlu terus berlanjut. Bahkan semakin meluas.

“Sekolah Swasta Gratis jangan dikurangi, justru harus ditingkatkan jumlahnya melebihi 105 sekolah sebagaimana target 2026,” ujar Ramly.

DPRD juga mendorong penambahan Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

“Penambahan SLB dari 14 menjadi 44 unit perlu segera direalisasikan,” kata Ramly.

Kawasan tematik

Di sisi lain, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki mengatakan, kolaborasi antar instansi menjadi kunci memperluas akses kegiatan belajar di luar sekolah.

"Jadi, kerja sama antar instansi ini benar-benar berjalan,” ujar Subki.

Ia menambahkan, konsep ekosistem pendidikan bisa berkembang dalam bentuk kawasan tematik, yang menggabungkan unsur pendidikan, budaya, dan ekonomi kreatif.

“Jakarta perlu memiliki kawasan dengan nuansa pendidikan, seperti Kampung Inggris di daerah lain. Di sana nilai pendidikan, budaya, pariwisata, dan UMKM bisa hidup bersama,” jelas Subki.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menilai, gagasan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjadikan Jakarta sebagai kota global yang berbudaya.

“Konsep kampung tematik pendidikan ini sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global. Menjadi model bagi daerah lain dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul,” terang Nahdiana.

Kualitas layanan kesehatan

DPRD juga menyoroti peningkatan fasilitas kesehatan sangat penting di seluruh wilayah.

Revitalisasi Puskesmas dan penambahan ambulans pun perlu menjadi prioritas agar layanan kesehatan merata.

“Puskesmas harus menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat,” jelas dia.

Ramly menambahkan, DPRD juga meminta pemerintah memperkuat program pencegahan stunting dan gizi buruk. 

Termasuk layanan kesehatan mental serta pendampingan bagi anak dan remaja.

“Kesehatan bukan hanya pengobatan, tetapi juga pencegahan dan pendampingan,” tutur dia.

DPRD DKI Jakarta turut merekomendasikan peningkatan koordinasi lintas dinas dalam penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Begitu pula penyediaan psikolog di panti sosial, serta fasilitas ramah Lansia untuk mendukung Jakarta sebagai kota inklusif dan sejahtera. 

Sementara itu, Anggota Komisi E Elva Farhi Qolbina mengatakan, Pemprov DKI perlu memperkuat infrastruktur kesehatan.

Sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat.

Hasil studi United Nations Children’s Fund (UNICEF) tahun 2021 menyebutkan, salah satu penyebab utama obesitas di Indonesia adalah pola makan yang buruk.

Masyarakat cenderung mengonsumsi makanan dan minuman tinggi lemak, gula, serta garam.

Jika warga Jakarta masih kurang berolahraga dan terbiasa mengonsumsi makanan tidak sehat, maka angka obesitas akan terus meningkat.

Untuk mengatasi persoalan itu, Elva meminta Pemprov DKI terus memperbanyak sarana olahraga di ruang publik. Termasuk di area taman-taman kota.

Kota Jakarta memiliki taman-taman bagus, seperti Tebet Eco Park dan Taman Menteng. Ke depan, taman-taman seperti itu bisa dilengkapi lebih banyak alat olahraga.

“Agar pengunjung termotivasi untuk beraktivitas fisik,” ujar Elva, Kamis (6/11/2025).

Pemerataan fasilitas olahraga, menurut Elva, sangat penting. Hingga kini, lapangan dan gelanggang olahraga belum merata di setiap wilayah. 

Pemprov DKI perlu merencanakan pembangunan fasilitas tersebut.

“Agar masyarakat punya akses berolahraga yang memadai,” tandas Elva.

Selain penyediaan sarana, Elva juga meminta, Pemprov DKI mengintensifkan kampanye pola hidup sehat.

Puskesmas juga bisa berperan aktif dengan memberikan layanan pencegahan obesitas melalui edukasi gizi dan kegiatan olahraga bersama masyarakat.

Di sisi lain, Plt Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes DKI Sri Puji Wahyuni menyebutkan, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menunjukkan, sebanyak 579.812 orang dari 1.720.658 peserta Cek Kesehatan Gratis (CKG) mengalami obesitas sentral.

“Sekitar 33,7 persen dari warga yang diperiksa lingkar perutnya mengalami obesitas sentral,” tandasnya.