Anggota DPRD DKI Kenneth Dorong Pemprov Bangun Sistem Mitigasi Bencana Tangguh dan Berkelanjutan

Ringkasan Berita:

• Pemprov DKI diminta memperbaiki tata kelola penanganan risiko bencana banjir, pohon tumbang dan tanggul jebol secara menyeluruh.
• DPRD DKI akan memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan dan memastikan langkah konkret yang akan diambil ke depan.
• Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung diharap untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajarannya.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menyoroti serius insiden banjir hingga pohon tumbang yang terjadi di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada Kamis 30 Oktober 2025, yang menyebabkan satu orang meninggal dunia. 

Menurutnya, kejadian tersebut menjadi alarm keras bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera memperkuat manajemen mitigasi bencana, terutama di tengah meningkatnya curah hujan ekstrem akhir-akhir ini.

"Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban jiwa akibat pohon tumbang di kawasan Dharmawangsa dan di daerah Pondok Indah beberapa waktu lalu. Peristiwa ini bukan sekadar musibah alam, tetapi juga peringatan bagi kita semua bahwa sistem kesiapsiagaan dan pemeliharaan infrastruktur kota harus ditingkatkan secara serius," ujar Kenneth dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).

Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent ini, hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta beberapa hari terakhir memang memicu genangan di sejumlah titik dan menyebabkan pohon-pohon besar tumbang akibat angin kencang. Namun, ia menilai, Pemprov DKI perlu memperbaiki tata kelola penanganan risiko bencana secara menyeluruh.

"Penanganan pohon rawan tumbang, saluran air tersumbat, serta sistem drainase yang tidak optimal adalah isu klasik yang tidak boleh lagi ditunda penyelesaiannya. Saya selaku Anggota DPRD DKI Jakarta mendorong agar Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta Dinas Sumber Daya Air melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi pohon dan saluran air di seluruh wilayah rawan," tegas Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

Baca juga: Tanggapan Menohok Purbaya Soal Kebijakan Ekonomi di Era Jokowi dan Sri Mulyani 10 Tahun Terakhir

Menurut dia, kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya manajemen risiko bencana serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga dalam penanganan cuaca ekstrem. Banjir hingga pohon tumbang memperlihatkan bahwa mitigasi bencana di Jakarta masih bersifat reaktif.

Pemerintah kerap bergerak setelah genangan terjadi, bukan melalui langkah pencegahan yang terencana dan berkelanjutan.

Kent meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajarannya, terutama dinas dan unit yang menangani pengelolaan lingkungan, drainase, serta tata kota. Evaluasi ini dinilai penting untuk memastikan efektivitas kinerja di lapangan dan menilai siapa saja pejabat yang benar-benar bekerja melayani masyarakat, bukan sekadar menjalankan rutinitas tanpa inovasi.

"Masalah banjir di Jakarta bukan hanya persoalan cuaca, tetapi cerminan lemahnya manajemen risiko dan tata kelola kota. Pak Gubernur Pramono Anung harus mampu melihat siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang tidak," kata Kent.

Selama ini, sambung dia, mitigasi bencana di Jakarta belum dilakukan secara sistematis. Pemeliharaan infrastruktur dasar seperti saluran air, kali, waduk, dan pohon besar yang berpotensi tumbang saat hujan deras harus menjadi perhatian utama Pemerintah DKI Jakarta.

Baca juga: Blak-blakan soal Alasan Perceraian, Acha Septriasa Cerita soal Berjuang Sendirian dalam Pernikahan

"Petugas harus melakukan pengecekan rutin terhadap tali-tali air dan drainase di trotoar yang kerap tersumbat akibat lumpur dan sampah. Penggunaan teknologi berbasis sensor, pembersihan terjadwal, serta koordinasi cepat antar unit dianggap penting untuk mencegah genangan," bebernya.

Selain itu, strategi penanganan banjir juga perlu mencakup pendekatan mikro, bukan hanya proyek makro seperti tanggul atau normalisasi sungai. Upaya mikro dapat berupa penataan kawasan padat penduduk, penerapan sistem resapan air di perumahan, serta edukasi warga agar tidak membuang sampah ke saluran air. Keseimbangan antara program makro dan mikro diyakini akan menciptakan sistem penanganan banjir yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

"Pemerintah jangan hanya berpikir proyek besar saja. Hal-hal kecil seperti got tersumbat dan drainase rusak justru sering jadi penyebab utama genangan," lanjut Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta itu.

Kent juga meminta agar seluruh perangkat wilayah mulai dari lurah, camat, hingga petugas PPSU, bekerja proaktif untuk ikut berkontribusi melakukan pemangkasan pohon berisiko tinggi, pembersihan saluran air, serta memastikan pompa air berfungsi maksimal.