Ini 3 Menteri yang Dapat PR dari Prabowo untuk Selesaikan Beban Utang Kereta Cepat

WARTAKOTALIVE.COM - Menteri Keuangan RI, Menteri Koordinator Perekonomian RI, hingga CEO Danantara mendapatkan pekerjaan rumah (PR) dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera mencari solusi utang proyek kereta cepat. 

PR untuk Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Perekonomian RI Airlangga Hartarto, dan CEO Danantara Rosan Roeslani itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Prasetyo menerangkan, PR tersebut diberikan Prabowo dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10/2025) atau sehari sebelum berangkat ke Korea Selatan. 

Prabowo ingin, para menteri yang ditugaskan segera mencari skema yang terbaik termasuk perhitungan-perhitungan angka yang cocok untuk meringankan utang Indonesia.

"Kemarin di dalam ratas juga itu bagian dari salah satu yang dibicarakan, pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran utang," kata Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10/2025) seperti dimuat Kompas.com. 

"Ya, kemarin dibahas, kemudian Pak Airlangga, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya," ujar Prasetyo. 

Adapun opsi yang dilirik mulai dari perpanjangan masa pinjaman.

"Kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, bagian nanti dari skenario-skenario skema yang terbaik," sambung dia lagi. 

Intinya, Prasetyo menekankan, semua pihak wajib menyediakan transportasi publik yang baik. 

"Tidak hanya Whoosh, ya. Mulai dari transportasi kereta api yang non kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba untuk kita perbaiki," kata Prasetyo.

Belakangan utang kereta cepat menuai polemik.

Baca juga: KPK Usut Dugaan Kereta Cepat Whoosh, Budi Arie: Silakan Kalau Ditemukan Pelanggaran Hukum

Polemik bermula dari Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa yang mengaku ogah membayar sisa utang proyek kereta cepat kepada China. 

Pasalnya bagi Purbaya, sedari awal proyek tersebut memiliki skema Business to Business (b2b) sehingga pemerintah tidak berkewajiban membayarkannya menggunakan APBN. 

Pernyataan Purbaya berawal dari keluhan PT KAI yang mengaku tidak sanggup membayar kerugian proyek kereta cepat hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.

Agus Pambagio pun kemudian membongkar kejanggalan proyek kereta cepat tersebut.