Polemik Kereta Cepat

Budi Arie Sebut Whoosh Sudah Membawa Perubahan Sangat Luar Biasa bagi Bangsa

Diketahui, Penyelidikan dugaan korupsi kereta cepat (Whoosh) era Joko Widodo (Jokowi) sudah dimulai.

|
Penulis: Alfian Firmansyah | Editor: Feryanto Hadi
Warta Kota/Yulianto
KERETA CEPAT - Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi memberikan keterangan pers terkait pelaksanaan Kongres III PROJO di Kantor DPP PROJO, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025). Kongres yang akan digelar pada 1–2 November 2025 tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi relawan pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo untuk merumuskan arah dan strategi politik pasca pemerintahan Jokowi, termasuk pembahasan kepemimpinan baru dan konsolidasi internal menghadapi dinamika politik nasional ke depan. Warta Kota/Yulianto 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menegaskan, pihaknya mendukung langkah aparat penegak hukum untuk memproses secara terbuka, jika terdapat bukti pelanggaran dalam proyek kereta cepat Whoosh yang dicanangkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. 

"Silahkan aja aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah kalau ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum,” kata Budi Arie di Kantor DPP Projo, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

Budi Arie mengatakan, proyek Whoosh merupakan lompatan strategis bagi pembangunan nasional, dan transformasi transportasi publik di Indonesia.

“Membawa konsekuensi perubahan yang sangat luar biasa bagi bangsa. Ini transformasi, ini lompatan, ini percepatan,” ungkapnya. 

Kemudian Budi Arie menilai,  proyek tersebut tak sekadar mengejar keuntungan ekonomi.

Akan tetapi, Whoosh dinilai juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan.

"Bahwa ada problematika di dalam pengadaan atau pelaksanaan proyek itu, silakan aja jadi proses hukum. Tetapi kami yakin bahwa program ini memang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga benefit,” tuturnya. 

Menurutnya, manfaat Whoosh sudah dirasakan masyarakat, mulai dari penurunan emisi karbon hingga peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar jalur kereta cepat.

Lebih lanjut, Budi Arie berharap proyek kereta cepat dapat diteruskan hingga ke Surabaya, Jawa Timur agar dampak ekonominya lebih luas.

“Kereta cepat Jakarta–Surabaya bisa meningkatkan ekonomi Jawa ini tiga kali lipat,” imbuh dia. 

Diketahui, Penyelidikan dugaan korupsi kereta cepat (Whoosh) era Joko Widodo (Jokowi) sudah dimulai.

Kepastian penyelidikan dugaan korupsi kereta cepat itu diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya menelusuri dugaan penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek strategis nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Statusnya pun sudah resmi masuk ke tahap penyelidikan.

"Saat ini sudah pada tahap penyelidikan," kata Asep Guntur dalam keterangannya, Senin (27/10/2025)

Meski demikian, Asep belum bersedia memerinci sejak kapan penyelidikan tersebut dimulai. 

Diketahui dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat diungkapkan mantan anak buah Jokowi sendiri yakni Mahfud MD. 

Ucapan Jokowi

Jokowi sempat berbicara mengenai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh. 

Di Solo, Jokowi tegas menyatakan bahwa proyek tersebut tidak semata-mata bertujuan mencari laba, melainkan untuk mengatasi masalah kemacetan di ibu kota.

“Prinsip dasar transportasi massal atau transportasi umum adalah layanan publik, bukan mencari laba,” kata Jokowi dikutip dari TribunSolo pada Senin (27/10/2025).

Meski dinilai merugi, Jokowi mengatakan keuntungan sosial dari keberadaan kereta cepat sudah dirasakan masyarakat mulai dari meningkatnya produktivitas hingga waktu tempuh yang lebih singkat.

“Transportasi massal atau transportasi umum tidak diukur dari laba, tapi dari keuntungan sosial, social return of investment. Pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang lebih cepat di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Kalau ada subsidi, itu investasi, bukan kerugian,” terangnya.

Selama puluhan tahun, DKI Jakarta dan sekitarnya menghadapi masalah kemacetan yang sangat kompleks.

“Kita harus tahu dulu masalahnya. Di Jakarta, kemacetan sudah parah, bahkan sejak 30–40 tahun lalu. Jabodetabek dan Bandung juga menghadapi kemacetan yang sangat parah,” jelasnya.

Menurut Jokowi, kemacetan tersebut jika dihitung secara finansial menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.

“Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan. Di Jakarta saja kira-kira Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira di atas Rp100 triliun per tahun,” tuturnya.

Kereta cepat, kata Jokowi, menjadi salah satu solusi di antara berbagai moda transportasi massal yang kini sudah beroperasi.

“Untuk mengatasi itu, dibangun MRT, LRT, Kereta Cepat, sebelumnya ada KRL dan Kereta Bandara. Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi seperti mobil atau sepeda motor ke transportasi massal, sehingga kerugian akibat kemacetan bisa dikurangi,” jelasnya. 

2 BUMN Tanggung Utang Paling Banyak

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyebut pemerintah melalui Danantara wajib menyelematkan keuangan KAI yang sudah keteteran menanggung utang Whoosh. 

"Sudah terlanjur semuanya, barangnya (kereta cepat) sudah terbangun, mau diapakan lagi. KAI harus dibantu lewat Danantara," kata Djoko saat dihubungi, Selasa (28/10/2025). 

Menurut Djoko, meski pada dasarnya uang dividen Danantara sejatinya juga aset negara yang dipisahkan, namun dalam pemerintah tak punya opsi lain selain menyelamatkan KAI dengan suntikan modal.

"KAI harus diselamatkan, seperti menyuntik Garuda untuk membeli pesawat baru, duitnya harus dari Danantara. Kan BUMN sudah nggak setor dividen lagi ke Kementerian Keuangan," ungkap Djoko. 

Untuk diketahui saja, PT KCIC adalah perusahaan hasil patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). 

BUMN Indonesia harus memikul tanggung jawab paling besar untuk membayar cicilan pokok dan bunga pinjaman dari kreditur asal China. 

PT KAI sebagai pemimpin konsorsium, memegang saham terbanyak 58,53 persen di PT PSBI setelah mendapat penugasan pemerintah di era pemerintahan Jokowi. 

Pemegang saham lainnya PT PSBI adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA menggenggam saham 33,36 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen. 

Seluruh kerugian PT KCIC kemudian diatribusikan ke para pemegang sahamnya, sebagian besar dibayarkan PT PSBI dan sebagian lagi dibebankan ke konsorsium China yang menggengam 40 persen saham PT KCIC. 

Beratnya beban utang KCIC tersebut sudah tampak dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dirilis di situs resmi PT Kereta Api Indonesia (KAI). 

Dalam laporan itu, PSBI tercatat mengalami kerugian hingga Rp 4,195 triliun sepanjang tahun 2024. 

Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari sepanjang tahun lalu. 

Tren tersebut berlanjut pada 2025, di mana hanya dalam enam bulan pertama tahun ini, kerugian PSBI kembali bertambah Rp 1,625 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung masih akan jadi beban dalam jangka panjang, bahkan hingga beberapa dekade ke depan

Dengan porsi saham terbesar dan bertindak sebagai pemimpin konsorsium PT PSBI, KAI otomatis menanggung kerugian paling besar.

Pada semester I-2025, KAI harus menanggung rugi sekitar Rp 951,48 miliar. Sementara pada tahun penuh 2024, saat PSBI membukukan kerugian Rp 4,19 triliun, KAI ikut menanggung beban hingga Rp 2,24 triliun. 

Kerugian dari anak usahanya ini membuat laba KAI tergerus. Kerugian WIKA Selain KAI, perusahaan BUMN Indonesia yang ikut menanggung porsi kerugian paling besar adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA. 

Di sisi lain, perusahaan konstruksi pelat merah ini juga terus merugi beberapa tahun terakhir. Beban pembayaran utang dan kerugian di KCIC membuat kondisi keuangan WIKA semakin babak belur. 

Per semester I-2025, WIKA mencatat rugi sebesar Rp 1,66 triliun, sementara pada tahun 2024, rugi bersih WIKA mencapai Rp 2,33 triliun.

WIKA sendiri menjadi salah satu BUMN yang mendapat penugasan sebagai pemegang saham PT KCIC, sekaligus ikut terlibat mengerjakan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di era Menteri BUMN Rini Soemarno. 

Dikutip dari laporan keuangan WIKA semester I-2025, WIKA mencatatkan kontribusi kerugian sebesar Rp 542,31 miliar sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya di PT PSBI. Sementara itu, pada tahun 2024, bagian kerugian yang harus ditanggung WIKA di PT PSBI mencapai Rp 1,57 triliun. 

Total Utang Whoosh 

Dikutip dari Kompas.com, total nilai investasi pembangunan KCJB mencapai 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp 120,38 triliun (mengacu kurs Rp 16.500 per dollar AS). 

Sekitar 75 persen dari total investasi itu dibiayai lewat pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan tingkat bunga tetap 2 persen per tahun. Skema pinjaman tersebut berlaku dengan bunga tetap (fixed rate) untuk 40 tahun pertama. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tawaran Jepang pada 2015 yang hanya memberikan bunga 0,1 persen per tahun.

Namun seiring berjalannya waktu, KCIC kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang besar. 

Saat ini, pemerintah Indonesia bersama CDB tengah berupaya melakukan negosiasi ulang atau restrukturisasi utang agar cicilan bisa diringankan. Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah memperpanjang tenor pinjaman menjadi 60 tahun. 

Mayoritas pembiayaan proyek Whoosh memang berasal dari pinjaman CDB, sementara sisanya berasal dari penyertaan modal pemerintah (APBN) serta ekuitas dari konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China sesuai porsi sahamnya di KCIC. 

Nilai investasi tersebut juga telah mencakup pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS. 

Dari jumlah itu, sekitar 60 persen ditutup melalui tambahan pinjaman baru dengan bunga yang lebih tinggi, mencapai lebih dari 3 persen per tahun. 

Adapun sisanya ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai porsi kepemilikan 60 persen oleh konsorsium Indonesia dan 40 persen oleh konsorsium perusahaan China yang terlibat dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved