Berita Nasional

Purbaya Alihkan Rampasan Korupsi Rp13,2 Triliun untuk Beasiswa LPDP

Uang rampasan hasil korupsi senilai Rp13,2 triliun sudah dimasukan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah pembiayaan beasiswa LPDP

Editor: Desy Selviany
istimewa
GAYA CEPLAS CEPLOS - Menkeu Purbaya mengaku gayanya yang kadang ceplas ceplos karena diperintahkan Presiden Prabowo Subianto 

WARTAKOTALIVE.COM - Uang rampasan hasil korupsi senilai Rp13,2 triliun sudah dimasukan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah pembiayaan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Beasiswa LPDP adalah program beasiswa dari pemerintah Indonesia yang didanai oleh Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) untuk membiayai studi lanjut jenjang Magister (S2) atau Doktor (S3) di universitas dalam dan luar negeri. 

Program ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan tinggi.

Purbaya menyebut uang hasil dari rampasan aset korupsi Crude Palm Oil (CPO) Rp 13,2 triliun sudah dimasukan untuk pembiayaan LPDP.

Di mana Kementerian Keuangan RI menganggarkan Rp25 triliun untuk LPDP di mana Rp13,2 triliun berasal dari hasil uang rampasan korupsi tersebut.

“Sudah dimasukan ke LPDP, kita kasih Rp25 triliun malah buat LPDP, dari Rp25 triliun itu sebanyak Rp13,2 triliun dari sitaan korupsi itu, baik saya,” jelas Purbaya sambil tersenyum seperti dimuat Kompas Tv pada Selasa (28/10/2025). 

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) atas keberhasilan memulihkan kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun dari kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya. 

Baca juga: Purbaya Sebut Jokowi Ada Betul Sedikit Soal Proyek Kereta Cepat​

Penyerahan uang sitaan hasil tindak pidana korupsi tersebut dilakukan secara simbolis di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa keberhasilan Kejagung tersebut merupakan bukti konkret bahwa penegakan hukum yang tegas dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. 

Ia menuturkan, dana hasil sitaan itu akan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat melalui berbagai program prioritas nasional.

Prabowo menjelaskan, salah satu alokasi terbesar akan difokuskan pada sektor pendidikan, yaitu untuk renovasi dan pembangunan sekitar 8.000 sekolah di berbagai daerah. 

Adapun saat ini LPDP memang mengalami defisit anggaran. 

Hingga 30 September 2025, pendapatan LPDP tercatat sebesar Rp 6,82 triliun. Sedangkan total belanjanya mencapai Rp 7,46 triliun. 

Hal yang sama juga terjadi dalam dua tahun terakhir. 

Pada 2024 misalnya, pendapatan LPDP sebesar Rp 10,95 triliun dengan belanja Rp 11,86 triliun. Sedangkan pada 2023 pendapatan mencapai Rp 9,33 triliun dan belanja Rp 9,85 triliun.

(Wartakotalive.com/DES/Kompas Tv)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved