Viral Terawangan Spiritualis, Kiriman Santet untuk Prabowo-Purbaya Digagalkan 'Malaikat' dan Leluhur

Sebab menurut Mahfud, ia menduga sejak awal proyek ini bermasalah dan mencium ada pelanggaran hukum pidana di dalamnya.

"Nah, di sini saya melihat karakter Purbaya dan Pak Prabowo nih sama-sama keras ya. Sama-sama tegas untuk melawan korupsi. Tapi Pak Prabowo mulainya agak merangkak gitu karena tidak mudah kan," kata Mahfud.

Di mana dulu, katanya, di awal menjabat Presiden, Prabowo hanya pidato saja soal akan memberantas korupsi.

"Tapi dia sudah mulai sekarang." kata Mahfud.

Mahfud mencontohkan dengan ditetapkannya tersangka mafia migas Reza Khalid yang selama ini tidak tersentuh hukum.

"Dimulai dari misalnya penetapan Reza Khalid sebagai tersangka dan buron," ujarnya.

Padahal, menurut Mahfud, selama puluhan tahun Reza Khalid tidak bisa disentuh hukum.

"Sekarang dia sudah menjadi tersangka, terlepas dari apakah nanti Kejaksaan Agung bisa mencari atau tidak. Itu kan Prabowo sudah mulai. Bagus dari Pak Prabowo," kata Mahfud.

Yang kedua, tambah Mahfud, seminggu lalu Prabowo melakukan eksekusi atas korupsi timah di Bangka Belitung.

"Korupsi Rp 300 triliun. Langsung disita sendiri oleh beliau, diambil sendiri yang Rp 6 triliun dulu. Itu artinya merangkak kan," kata Mahfud.

Kemudian tambah Mahfud, sepekan lalu pemerintah juga menghapus PIK 2 dari daftar proyek strategis nasional (PSN).

"Oleh sebab itu pengelolanya gak bisa lagi dilakukan penguasaan hak, tetapi bisa pengusahaan dan itu sudah dilepaskan. Artinya program yang selama ini dikelola oleh maaf Aguan itu dilepas sekarang," kata Mahfud.

Menurutnya Prabowo melangkah mencari penyelesaian agar kedaulatan Indoneesia tidak terjajah oleh Cina akibat banyaknya utang Indonesia, sekaligus melakukan penyelesaian hukum tanpa pandang bulu. 

Sebelumnya Mahfud MD mengaku mencium adanya indikasi pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh.

Baca juga: Percakapan Hangat Prabowo - Trump di KTT Sharm el-Sheikh, Usai Puji Indonesia untuk Perdamaian Gaza

Menurut Mahfud MD, diduga ada mark-up anggaran beberapa kali lipat dalam pembiayaan proyek kereta cepat Whoosh di era pemerintahan Presiden Jokowi tersebut.

Namun hal ini katanya harus diselidiki lebih jauh, untuk mendeteksi kemana uangnya dilarikan dan dinikmati siapa saja.

Dugaan itu, katanya diperkuat lagi dari pernyataan pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo dan Anthony Budiawan di salah satu televisi swasta beberapa waktu lalu, yang akhirnya mengkonfirmasi apa yang dulu sudah didengarnya dan terberitakan sejak 5 tahun lalu.

"Apa-apa yang dulu sudah terberitakan atau 5 tahun lalu sudah terberitakan luas, sekarang dikonfirmasi langsung," kata Mahfud MD dalam channel YouTube Mahfud MD Official miliknya yang tayang, Selasa (14/10?2025) malam.

Ia menjelaskan dugaan mark-up dalam proyek Whoosh ini.

"Dugaan mark upnya gini. Itu harus diperiksa, ini uang lari ke mana. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya hanya 17 sampai 18 juta US dolar. Jadi naik tiga kali lipat kan. Ini yang menaikkan siapa? Uangnya ke mana?" tanya Mahfud.

Menurut Mahfud dugaan mark-up anggaran sampai 3 kali lipat, terbilang cukup fantastis.

"Nah, itu markup. Harus diteliti siapa dulu yang melakukan ini," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan utang yang sangat besar akibat proyek Whoosh ini dan belakangan mencuat saat Menteri Keuangan Purbaya enggan membayar menggunakan APBN, sejak awal sudah diprediksi pakar dan diungkapkan ke pemerintah.

Karenanya sangat aneh dan menjadi janggal, proyek ini tetap dilakukan namun memberatkan pihak Indonesia.

"Sangat aneh karena ini merupakan satu bisnis B2B, bisnis to bisnis, BUMN dan BUMN sana. Tetapi sekarang hutangnya bertambah terus," ujar Mahfud.

"Bunga hutangnya saja setahun itu Rp 2 triliun. Bunga hutang saja. Sementara dari tiket hanya mendapat maksimal 1,5 triliun. Jadi setiap tahun utangnya bertambah, bunga berbunga terus, negara nomboki terus," papar Mahfud MD.

Menurut Mahfud kalau melihat periode waktunya atau termnya, pembayaran utang itu bisa terjadi sampai 70 atau 80 tahun ke depan.

Untuk itu Mahfud mengusulkan selain Menkeu Purbaya mencari jalan lain dalam membayar utang proyek ini, agar bukan  berasal dari APBN.

"Selain itu negara harus menyelesaikan secara hukum. Hukum pidananya bisa ada, kalau itu betul di-mark up," jelaas Mahfud.

Mahfud mengatakan pengamat ekonomi dan kebijakan publik Antoni Budiawan, juga sempat menyatakan soal besaran anggaran yang janggal ini.

"Antoni Budiman bilang di Cina itu harganya dulunya hanya Sebesar 17 sampai 18 US dolar per kilometer. Sekarang jadi 53 juta US dolar. Nah, ini harus diselidiki. Kalau benar itu terjadi, maka itu pidana dan pelakunya harus dicari. Tapi juga ada perdatanya nantinya," kata Mahfud.

Masalah perdata menurutnya akan melihat hubungan antara yang bersangkutan dalam menggunakan uang negara.

Karenanya Mahfud berharap Presiden Prabowo Subianto memback-up para penegak hukum yang mendalami dan menyelidiki dugaan mark-up proyek kereta cepat Whoosh ini.

"Tapi saya lebih cenderung selesaikan pidananya agar bangsa ini tidak terbiasa membiarkan orang bersalah, ya sudah lewat kita maafkan. Itu kan selalu terjadi begitu, dari waktu ke waktu. Padahal ini lebih gila lagi ini ya. Sehingga menurut saya soal Whoosh, saya acungi jempol Pak Purbaya, jalan terus," kata Mahfud.

Ia mendukung keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh Rp 116 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menegaskan, tanggung jawab pembayaran berada di tangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), lembaga yang kini mengelola KCIC bersama sejumlah BUMN strategis. 

"Saya mendukung Purbaya dalam hal ini. Jadi begini, ini masalahnya yang harus dicari secara hukum," kata Mahfud.

Tapi, menurut Mahfud, juga harus diberi kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menjelaskan.

"Karena bagaimanapun pemerintah waktu itu punya alasan-alasan sendiri, itu pelaku-pelakunya kan sekarang masih ada semua, untuk diurai agar bangsa ini selamat," ujarnua.

Purbaya Didukung Prabowo

Menurut Mahfud, keputusan Menkeu Purbaya yang enggan membayar utang proyek Whoosh dari APBN adalah benar dan pasti didukung Prabowo.

"Menurut saya benar Purbaya. Karena apa? Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan pembangunan-pembangunan untuk rakyat yang lain, kan hanya disedot untuk ini," ungkap Mahfud.

Mahfud menjelaskan jika pemerintah tidak mampu membayar maka kerjasama B2B itu bisa dipailitkan.

"Atau itu diserahkan ke Danantara. Tapi apa mau dibail out oleh negara terus terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup," ungkap Mahfud.

"Nah, itu markup. Harus diteliti siapa dulu yang melakukan ini," kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan proyek Whoosh ini juga bisa mengancam masa depan dan kedaulatan bangsa dan rakyat, akibat utang yang sangat besar.

"Karena misalnya kita gagal bayar, itu kan berarti Cina harus mengambil, tapi kan gak mungkin ngambil barang di tengah kota. Pasti dia minta kompensasi ke samping misalnya Laut Natuna Utara. Karena itu pernah terjadi ke Sri Lanka. Sri Lanka juga melakukan kayak gini ya. Membangun pelabuhan gak mampu bayar pelabuhannya diambil sampai sekarang oleh Cina" ujar Mahfud.

Sementara di Indonesia, kata Mahfud, Cina bisa meminta kompensasi menguasai Laut Natuna Utara dan membangun pangkalan di sana selama 80 tahun.

"Nah, itu masalahnya. Jadi betul Pak Purbaya, Anda didukung oleh rakyat jangan bayar Whoosh dengan APBN. Kemudian carikan jalan keluar agar tidak disita karena pailit atau dikuasainya Natuna," ujarnya.

Mahfud mengatakan utang yang sangat besar dalam proyek Whoosh ini sangat aneh.

"Sangat aneh karena ini merupakan satu bisnis B2B, bisnis to bisnis, BUMN dan BUMN sana. Tetapi sekarang hutangnya bertambah terus. Bunga hutangnya saja setahun itu Rp 2 triliun. Bunga hutang saja. Sementara dari tiket hanya mendapat maksimal 1,5 triliun. Jadi setiap tahun bertambah kan, bunga berbunga terus, negara nomboki terus," ujarnya.

Menurut Mahfud kalau melihat termnya, maka hal itu bisa terjadi sampai 70 atau 80 tahun, baru Indonesia melunasi utang Whoosh dari Cina.

Karenanya Mahfud mengusulkan selain Menkeu Purbaya mencari jalan lain membayar utang bukan dari APBN, juga harus menyelesaikan secara hukum serta perdatanya.

"Tapi saya lebih cenderung selesaikan pidananya, agar bangsa ini tidak terbiasa membiarkan orang bersalah, ya sudah lewat, kita maafkan. Itu kan selalu terjadi begitu dari waktu ke waktu. Padahal ini lebih gila lagi ini ya," kata Mahfud.

"Sehingga menurut saya, saya acungi jempol Pak Purbaya," ujar Mahfud.