Ikut Perintah Prabowo, Purbaya Siapkan Rp20 Triliun untuk Lunasi Tunggakan Iuran BPJS​​​

"Mereka sudah mengungkapkan ada banyak program-program mungkin dari Kemenkes yang mewajibkan rumah sakit membeli alat-alat yang kemahalan dan kebanyakan. Jadi saya bilang, diskusi saja dengan Kemenkes, kita kurangi yang begitu-begitu," kata dia. 

Di sisi lain, Purbaya mengaku tertarik dengan departemen IT di BPJS Kesehatan yang memiliki tim dalam jumlah besar, yakni mencapai 200 pegawai. 

Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi kunci efisiensi operasional BPJS Kesehatan. Ia pun meminta tim IT mengembangkan sistem yang bisa mendeteksi potensi-potensi kecurangan dan terintegrasi secara nasional.

"Gede banget timnya. Saya bilang, ya sudah bikin lebih optimal dengan cara mengintegrasikan seluruh IT mereka di seluruh Indonesia dan pakai AI," kata Purbaya. 

"Sehingga program nanti kalau sudah klaim-klaim yang tidak jelas kelihatan langsung terdeteksi. Misalnya, sakit ini harusnya ini, ini, ini. Rumah sakit sana mintanya obatnya lain. Itu kan patut investigasi. Yang gitu-gitu akan diselesaikan dengan cepat," tambahnya.

Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah masih mematangkan soal rencana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. 

Sebab, menurut Prasetyo, masih ada data yang harus diverifikasi karena ada perubahan pada kelas tertentu. 

Sedangkan perubahan itu ternyata masih meninggalkan tunggakan di kelas yang lama. 

Oleh karena masalah itu, Mensesneg mengatakan, berdampak terhadap perhitungan terkait jumlah hingga kriterianya. 

“Sedang kita hitung semua ya, baik apa namanya, kriteria, kemudian jumlah. Karena misalnya ada data yang harus kita verifikasi karena ternyata perubahan dari kelas tertentu ke kelas tertentu tapi masih ada tunggakan di kelas yang lama,” kata Prasetyo di Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta, Jumat (17/10/2025).

(Wartakotalive.com/DES/Kompas.com)