Berita Nasional
Jelang Pembebasan Sandera, Presiden Abbas Ingatkan Soal Janji AS untuk Kemerdekaan Palestina
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai perjanjian gencatan senjata di Gaza.
Termasuk pembebasan semua sandera dan tahanan, masuknya bantuan kemanusiaan mendesak melalui organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, pencegahan pengungsian atau aneksasi, dan dimulainya proses rekonstruksi.
Ia menegaskan kembali bahwa kedaulatan atas Jalur Gaza adalah milik Negara Palestina, dan bahwa hubungan antara Tepi Barat dan Jalur Gaza harus dicapai melalui hukum dan lembaga pemerintah Palestina.
Yakni melalui komite administratif Palestina yang bersatu dan pasukan keamanan Palestina, dalam kerangka sistem dan hukum tunggal, dan dengan dukungan Arab dan internasional.
Sebelumnya Amerika Serikat menawarkan kesepakatan persiapan kemerdekaan Palestina kepada Israel.
Tawaran proposal kesepakatan kemerdekaan Palestina itu diserahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (29/9/2025) di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat.
Dari proposal tersebut dikabarkan ada 20 poin yang memuat tentang perjanjian damai antara Israel dan Palestina.
Di mana di poin terakhir yakni poin 19 seperti dimuat Kompas.com, Amerika Serikat menawarkan kemerdekaan bagi Palestina.
Adapun poin 19 yakni berisi tentang kesepakatan untuk rakyat Palestina menentukan nasibnya sendiri.
“Seiring dengan kemajuan pembangunan kembali Gaza dan ketika program reformasi Otoritas Palestina (PA) dijalankan dengan sungguh-sungguh, kondisi-kondisi mungkin akhirnya akan tercipta untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina, yang kami akui sebagai aspirasi rakyat Palestina,” tulis poin proposal tersebut.
Namun demikian dari poin lainnya, Amerika Serikat juga menekankan bahwa dalam negara Palestina, Hamas dan sejumlah fraksi lainnya tidak boleh ada di pemerintahan tersebut.
“Hamas dan faksi-faksi lainnya sepakat untuk tidak berperan dalam pemerintahan Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bentuk apa pun,” tulis proposal.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.