Rabu, 29 April 2026

Berita Jakarta

DPRD DKI Soroti Ketimpangan Akses Air, Desak BUMD Pro-Rakyat

DPRD DKI minta profesionalisme jadi kunci pengelolaan air bersih. Akses warga miskin harus diprioritaskan agar layanan adil di seluruh Jakarta.

Tayang:
Wartakotalive/Fitriyandi Al Fajri
PEMERATAAN AIR - Stafsus Gubernur DKI Jakarta, Prof. Firdaus Ali (kiri); Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco (tengah) dan Dirut Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin (kanan) saat forum Balkoters Talk bertema ‘Implementasi Smart Water Management untuk 100 Persen Layanan Air Jakarta, di Balai Kota pada Jumat (19/9/2025) petang. Baco menyoroti pentingnya transformasi menyeluruh dalam pengelolaan air bersih di Ibu Kota. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pimpinan DPRD DKI Jakarta menyoroti pentingnya transformasi menyeluruh dalam pengelolaan air bersih di Ibu Kota.

Mereka menekankan bahwa profesionalisme dan keberpihakan pada warga miskin harus menjadi prioritas utama.

“Kita punya pengalaman panjang yang kurang mengenakan ketika air ini dikelola swasta. PAM hari ini adalah hasil kebijakan, hasil keputusan bersama antara eksekutif dengan legislatif. 25 tahun Palyja dan Aetra ternyata tidak membuat PAM Jaya lebih baik,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco.

Hal itu dikatakan Baco dalam forum Balkoters Talk bertema ‘Implementasi Smart Water Management untuk 100 Persen Layanan Air Jakarta, di Balai Kota pada Jumat (19/9/2025) petang.

Baca juga: PWNU Jakarta Ingatkan Pemprov DKI Jangan Jadikan Air Bersih Sekadar Komoditas

Baco menilai perubahan tata kelola pasca-pengambilalihan dari pihak swasta adalah langkah strategis yang menunjukkan hasil positif.

Sekretaris DPD Golkar DKI ini membandingkan kinerja sekarang dengan capaian selama dua dekade sebelumnya, yang menurutnya jauh tertinggal.

“Hasil pantauan dua tahun ini memang PAM Jaya berjalan lebih cepat dari BUMD lain. Saat ini cakupan layanan air bersih telah mencapai 74,24 persen,” jelasnya.

Meski mengapresiasi kemajuan tersebut, Baco menegaskan bahwa profesionalisme adalah kunci untuk meningkatkan pelayanan dan memperluas cakupan distribusi air secara adil.

“Kalau profesional pelayanannya jadi maksimal. Mustahil bisa melayani rakyat Jakarta kalau jalannya BUMD itu tidak profesional,” imbuhnya.

Baca juga: Setelah 25 Tahun, Warga Cilincing Jakut Akhirnya Merdeka dari Krisis Air Bersih

Tak hanya itu, Baco mengingatkan soal ketimpangan akses air bersih di kawasan padat penduduk yang justru banyak dihuni masyarakat berpenghasilan rendah.

“Masih banyak warga miskin yang harus membayar air lebih mahal dibanding kelompok masyarakat mampu. Ini bisa dibilang kegagalan kita, faktor keadilan belum tercapai,” katanya.

Baco mendesak agar pengelola air fokus membenahi layanan di kawasan kumuh dan kelas menengah ke bawah yang hingga kini belum sepenuhnya tersambung jaringan perpipaan.

“Masih banyak warga yang harus berjuang luar biasa untuk mendapatkan air bersih layak pakai. Itu yang perlu jadi prioritas,” tuturnya.

Sementara itu Direktur Utama Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin menyampaikan bahwa sejak pengambilalihan dari mitra swasta pada Februari 2023, telah terjadi percepatan signifikan dalam penambahan sambungan rumah tangga.

“Hanya dalam waktu tiga tahun, padahal sebelumnya selama 25 tahun hanya tercapai 200 ribu sambungan. Sekarang sudah bertambah 124.000 sambungan rumah," kata Arief.

Sumber: WartaKota
Halaman 1/2
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved