Gedung DPRD Jawa Barat Dilempari Sampah hingga Tercium Bau Menyengat, Ini Tanggapan Dedi Mulyadi

"Kasihan teman-teman ojol yang sudah membersihka gedung, mari tanamkan demokrasi dalam spirit saling menghargai," katanya.

Pagar kantor DPRD Jawa Barat dipenuhi sampah yang sengaja dibuang aksi massa saat menggelar demo di depan kantor DPRD Jabar, Kamis kemarin.

Aksi massa gabungan sejumlah forum masyarakat sipil seperti Dago Melawan, Tamansari Bersatu, Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan dan Rakyat Anti Penggusuran ini digelar sejak Kamis pagi. 

Baca juga: Inilah 4 Akun Media Sosial yang Dipakai Penghasutan Massa Demo Secara Anarkis

Selain berorasi, massa juga melakukan aksi teatrikal membuang sampah ke area kantor DPRD Jawa Barat sebagai simbol bahwa kantor tersebut merupakan tempat sampah. 

Hampir seluruh bagian pagar Gedung DPRD Jabar dipenuhi sampah plastik dan sampah sisa makanan hingga bau dari sampah itu menyengat hidung. 

"Warga menilai tempat ini selayaknya tempat sampah, maka tema hari ini, buang sampah pada tempatnya," ujar Angga, koordinator aksi.

Massa aksi yang didominasi ibu-ibu ini menyampaikan sepuluh poin tuntutan, mulai reformasi Polri, sahkan Undang-Undang perampasan aset hingga pangkas anggaran tunjangan DPR.

Berikut poin-poin tuntutan masa aksi:

 1. Hentikan brutalitas aparat, penangkapan illegal, sweeping dan pamer kakuatan TNI/POLRI di lingkungan warga masyarakat.

 2. Cabut segala kebijakan yang tidak pro rakyat, tingkatkan upah pekerja disetiap sektor, lindungi pekerja dengan kepastian kerja dan sistem kerja yang adil.

 3. Rampas seluruh aset Koruptor dan hukuman mati baginya.

Baca juga: Viral, Anak Kosan Malam-malam Datangi Kantor Damkar Minta Tolong Rakit Kipas, Petugas Terkejut

 4. Wujudkan reforma Agraria sejati, distribusikan tanah untuk rakyat bukan untuk korporasi.

 5. Turunkan Pajak rakyat, harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik & BBM. Naikan Pajak Impor, Konglomerat dan Perusahaan multinasional.

 6. Pangkas anggaran DPR, Pejabat negara, TNI dan POLRI, perbesar anggaran pendidikan dan kesejahteraan rakyat.