KJP Pelajar Jakarta Tak Akan Dicabut Imbas Aksi Demo, Kecuali Terbukti Lakukan Tindak Pidana

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta tak akan mencabut kepemilikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) para pelajar dan mahasiswa Jakarta yang mengikuti aksi unjuk rasa.

Kepala Disdik DKI Jakarta Nahdiana mengatakan namun hal itu tak berlaku bagi pelajar dan mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pemeriksaan kepolisian.

Dia menilai, hak bantuan pendidikan itu pasti akan dicabut bila terbukti melakukan pidana berupa perusakan atau tindakan anarkis lainnya saat mengikuti aksi demo.

"Tentu saja, kami tidak akan gegabah (dalam mencabut KJP-KJMU. Kami akan menunggu sampai proses hukumnya berkekuatan tetap,” kata Nahdiana dalam keterangannya, Rabu (3/9/2025).

Nahdiana pun meminta semua sekolah di Jakarta untuk memberikan pembekalan, pendampingan dan pembinaan agar peserta didik tidak melakukan tindakan anarkis.

“Penyampaian pendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara, termasuk peserta didik. Tugas kita adalah membekali dan mendampingi mereka agar mampu menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab,” ungkap Nahdiana.

Baca juga: Forum Pemuda Peduli Jakarta Puji Keputusan Pramono Tak Cabut KJP dan KJMU Demonstran

“Kami mengajak semua pihak, baik sekolah, orang tua, maupun masyarakat, untuk bersama-sama membimbing dan mendampingi anak-anak kita agar mereka bisa menyalurkan pendapat secara konstruktif,” jelas dia.

Pemprov DKI Jakarta mencatat 2.829 sekolah menjalani PJJ mulai Senin, 1 September.

Kemudian, sebanyak 2.439 sekolah di Jakarta tetap menjalankan kegiatan belajar-mengajar secara normal (luring) di satuan pendidikan masing-masing, serta 346 sekolah berjalan secara hybrid.

Keputusan menerapkan PJJ pada sekolah-sekolah di Jakarta tertuang dalam surat pemberitahuan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Di mana, satuan pendidikan yang berada dekat dengan lokasi unjuk rasa atau terkendala akses atau adanya permohonan dari wali murid, diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. 

Direncanakan, kegiatan belajar mengajar di sekolah akan kembali normal mulai Rabu, 3 September.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan keputusan ini dilakukan sehubungan dengan aksi unjuk rasa pada beberapa titik yang mengakibatkan sejumlah ruas jalan ditutup hingga berujung bentrokan.

"Kenapa ini dilakukan? Karena bagaimana pun supaya proses pendidikan di Jakarta tidak terganggu," ujar Pramono.

Pangdam Jaya Sebut Mayoritas Massa Aksi yang Bikin Ricuh Pelajar SMA dan STM

Massa aksi unjuk rasa dalam sepekan terakhir mayoritas merupakan para pelajar STM dan SMA.

Hal itu diungkapkan Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Deddy Suryadi usai menggelar rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/9/2025).

Dalam rapat tersebut turut hadir Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri.

Di luar itu, massa aksi yang turun ke jalan berasal dari kelompok mahasiswa, pekerja atau buruh, hingga warga.

"Perlu kami sampaikan bahwa masa ini adalah sekarang lebih ke banyak anak-anak SMA maupun STM," kata Deddy di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/9/2025).

Deddy meminta maaf kepada masyarakat yang kenyamanannya terganggu akibat aksi unjuk rasa yang berujung bentrokan dengan aparat di beberapa wilayah.

"Kalau menyampaikan pendapat, saran dan itu tentu akan sesuai dengan konstitusi. Namun ketika melakukan tindakan anarkis, itu akan kita tindak tegas bersama," ungkap Deddy.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengungkap sebanyak 1.240 orang telah ditangkap dalam aksi demonstrasi yang berujung bentrokan sejak Senin, 25 Agustus hingga Minggu, 31 Agustus.

Penangkapan ribuan orang itu tersebar di sejumlah titik, seperti di depan gedung DPR RI, sekitar Mapolda Metro Jaya, kawasan Mako Brimob Kwitang, Polres Metro Jakarta Utara, daerah Tanah Abang, dan lokasi lainnya.

"Polda Metro Jaya, dari mulai awal kejadian sampai saat ini sudah menangkap sekitar 1.240, yang mana mereka berasal dari wilayah luar Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa, dari Banten," tutur Asep.

Polda Metro Jaya mencatat, massa aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah berasal dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa, guru, hingga pelajar yang ikut-ikutan melakukan demonstrasi.

Patroli skala besar

Polda Metro Jaya menggelar patroli skala besar, Minggu (31/8/2025), guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pascaaksi demonstrasi berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir.

Kegiatan ini dipimpin langsung Karo Ops Polda Metro Jaya dan melibatkan 324 personel gabungan dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, hingga sore hari, situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam keadaan aman dan terkendali.

“Rekan-rekan baru saja menyaksikan pelaksanaan patroli skala besar yang dimulai dari kawasan Cawan Selatan Monas. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polda Metro Jaya dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujarnya di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu.

Baca juga: Polisi Tingkatkan Pengamanan usai Markas Polres dan Polsek Diserang Massa

Didukung TNI dan Pemprov DKI

Ratusan personel kepolisian dari satuan Brimob, Sabhara, Korlantas hingga jajaran Reserse dilepas dari kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu sore.

Patroli skala besar ini tidak hanya dilakukan Polda Metro Jaya.

Jajaran Polres dan Polsek di bawahnya juga menggelar kegiatan serupa. 

Polda Metro Jaya bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kodam Jaya, Pemerintah Provinsi Jakarta, serta tokoh agama, masyarakat, dan pemuda.

“Kami terus membangun komunikasi dan kerja sama aktif dengan berbagai pihak. Semua kegiatan dilaksanakan secara humanis, edukatif, dan persuasif,” tambah Kombes Ade Ary.

Baca juga: Polisi Akan Usut Tuntas Penjarahan di Rumah Eko Patrio di Setiabudi Jaksel

Pemetaan Wilayah Patroli

Sebanyak tiga kelompok patroli dikerahkan ke sejumlah wilayah strategis.

Kelompok pertama menuju wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat.

Kelompok kedua menyasar Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan.

Kelompok ketiga bertugas di Jakarta Selatan dan Depok.

Selain di tingkat Polda, 13 Polres jajaran juga melaksanakan patroli serupa di wilayah masing-masing.

Komitmen Jaga Kamtibmas

Polda Metro Jaya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga situasi kamtibmas yang kondusif. 

Ade Ary menegaskan, kepolisian akan tetap mengedepankan pendekatan humanis sesuai standar operasional prosedur (SOP).

“Kami akan selalu memulai dengan edukasi, imbauan, dan pendekatan persuasif. Namun, jika ditemukan tindakan anarkis dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kami akan bertindak tegas dan terukur sesuai SOP. Tapi kami tidak mengharapkan hal itu terjadi,” tegasnya.

Masyarakat diminta aktif melaporkan potensi gangguan keamanan melalui berbagai saluran, termasuk nomor 110, Bhabinkamtibmas, Kapolsek, atau Kapolres setempat.

“Kami terbuka untuk menerima laporan dari masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, kami yakin situasi kamtibmas dapat terus terjaga,” tutup Kombes Ade Ary. (*)

Saran dan Pesan Redaksi: Unjuk rasa dan demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara dalam berdemokrasi dan menyuarakan aspirasi yang dilindungi Undang-Undang. Namun untuk kepentingan bersama, demonstrasi sebaiknya dilakukan secara damai tanpa adanya aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.

Baca Wartakotalive.com berita lainnya di Google News

Dapatkan informasi lain dari WartaKotaLive.Com lewat WhatsApp : di sini