Jarnas: Prabowo Sedang Pimpin Perang Melawan Mafia Ekonomi

Ringkasan Berita:

• Ketua Umum Relawan Jarnas Prabowo-Gibran, Nasarudin, menilai berbagai kebijakan strategis Prabowo Subianto merupakan bagian dari upaya memerangi mafia ekonomi dan mafia sumber daya alam. 
• Menurutnya, pemerintah tengah memperkuat kemandirian ekonomi nasional, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, serta memperketat pengawasan sektor strategis seperti sawit, dan mineral. 
• Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa mendukung langkah pemerintah demi mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua Umum Relawan Jaringan Nasional (Jarnas) Prabowo-Gibran, Nasarudin menilai berbagai kebijakan strategis yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto saat ini merupakan bagian dari upaya besar negara dalam memerangi mafia ekonomi dan mafia sumber daya alam.

Menurut Nasarudin, langkah pemerintah memperkuat kemandirian ekonomi nasional tidak terlepas dari berbagai tantangan dan tekanan yang muncul, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Presiden Prabowo sedang memimpin perang besar melawan mafia ekonomi dan mafia sumber daya alam. Ketika negara mulai membenahi tata kelola kekayaan nasional, memperkuat penerimaan negara, dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar, tentu akan muncul berbagai bentuk perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem yang tidak sehat," kata Nasarudin, Minggu (7/6/2026).

Ia mengatakan salah satu kebijakan yang patut diapresiasi adalah komitmen pemerintah menjaga kedaulatan ekonomi tanpa menambah ketergantungan terhadap lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) maupun Bank Dunia.

Menurutnya, Indonesia harus mulai mengandalkan kekuatan ekonomi sendiri dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam dan memperkuat sektor produksi dalam negeri.

Baca juga: GP Ansor Karawang Tegas, Desak Aparat Tindak Hiburan Malam Sarang LGBT

Baca juga: Pengacara Lawan Bebuyutan Hotman Paris Menang Lagi, Jusuf Hamka Ucap Syukur

"Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah yang tidak ingin menjadikan utang luar negeri sebagai solusi utama pembangunan. Bangsa ini memiliki sumber daya yang sangat besar dan harus mampu berdiri di atas kaki sendiri," ujarnya.

Di tengah kondisi ekonomi global yang masih bergejolak, Nasarudin mengakui nilai tukar rupiah saat ini menghadapi tekanan. Namun, ia mengingatkan agar persoalan tersebut dilihat secara lebih komprehensif.

Menurut dia, tekanan terhadap mata uang suatu negara tidak selalu dipengaruhi faktor ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan dinamika geopolitik dan kepentingan ekonomi global.

"Kita tidak boleh naif. Ketika sebuah negara mulai berani mengelola kekayaannya sendiri, memperkuat posisi tawarnya, dan mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan ekonomi luar, maka berbagai tekanan bisa saja muncul. Karena itu kita harus tetap waspada dan menjaga persatuan nasional," katanya.

Nasarudin juga mengapresiasi langkah konsolidasi yang dilakukan tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ia turut menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilainya aktif mendorong komunikasi dan koordinasi lintas sektor guna menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional.

Meski rupiah mengalami tekanan, Nasarudin menilai pemerintah masih mampu menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial.

"Rakyat masih bisa merasakan kehadiran negara. Subsidi BBM dan LPG tetap berjalan, harga kebutuhan pokok relatif terkendali, dan program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo mulai memperkuat ketahanan pangan nasional," tuturnya.

Lebih lanjut, Nasarudin menyoroti langkah pemerintah yang memperketat pengawasan terhadap sektor-sektor strategis, termasuk ekspor komoditas sumber daya alam.

Menurut dia, penindakan terhadap praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya merupakan langkah penting untuk mengamankan hak negara atas kekayaan alam Indonesia.

"Sektor-sektor seperti CPO, batubara, dan mineral memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Karena itu negara harus memastikan seluruh aktivitas ekonomi berlangsung secara transparan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia," katanya.

Nasarudin juga mendukung langkah pemerintah menertibkan perkebunan sawit bermasalah, termasuk yang berada di kawasan hutan atau tidak memenuhi kewajiban terhadap negara.

Menurutnya, penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola sumber daya alam yang lebih berkeadilan sekaligus memastikan tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan dengan merugikan masyarakat dan negara.

"Kekayaan Indonesia tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir kelompok. Sumber daya alam harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Selain itu, Nasarudin mendorong pemerintah menciptakan berbagai insentif yang mampu menarik kembali dana dan aset milik warga negara Indonesia yang selama ini tersimpan di luar negeri.

Ia menilai modal nasional harus menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung pembangunan dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Di akhir keterangannya, Nasarudin mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung berbagai langkah pembenahan yang sedang dilakukan pemerintah.

"Kami mengajak seluruh anak bangsa, akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha untuk menjaga persatuan serta bersama-sama mendukung upaya pemerintah memerangi mafia ekonomi dan mafia sumber daya alam. Ini bukan hanya perjuangan Presiden Prabowo, tetapi perjuangan seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional," pungkasnya.