Hadapi Ketidakpastian Global, Prabowo Kumpulkan Tokoh Era SBY, Bedah Krisis Ekonomi 2008

WARTAKOTALIVECOM, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh ekonomi yang pernah menjabat pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Pertemuan tersebut bukan sekadar silaturahmi lintas generasi, melainkan forum strategis untuk menggali pengalaman konkret dalam menghadapi krisis ekonomi, terutama saat Indonesia dan dunia dilanda gejolak finansial global pada 2008.

Langkah ini diambil di tengah dinamika ekonomi global yang kembali diliputi ketidakpastian, mulai dari fluktuasi nilai tukar, tekanan geopolitik, hingga perlambatan pertumbuhan di sejumlah negara besar.

Pemerintah menilai, pengalaman masa lalu menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan berbasis bukti historis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, diskusi berlangsung intens dengan menyoroti bagaimana pemerintah pada periode 2004–2014 merespons tekanan ekonomi global.

“Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kompleks Istana.

Menurutnya para mantan pejabat memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang pernah mengalami tekanan signifikan.

Pada 2008, inflasi Indonesia sempat menembus kisaran 17 persen, sementara pada 2005 bahkan mencapai sekitar 27 persen akibat lonjakan harga minyak dunia.

Kondisi tersebut diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya beban fiskal pemerintah.

Pengalaman tersebut, kata Airlangga, menjadi bahan refleksi penting untuk membaca kondisi saat ini.

Ia menilai, fundamental ekonomi Indonesia relatif lebih kuat dibandingkan periode krisis sebelumnya.

Depresiasi rupiah, misalnya, masih berada di kisaran 5 persen—jauh lebih rendah dibandingkan tekanan pada masa lalu.

Dalam forum itu, Presiden Prabowo tidak hanya mendengar paparan, tetapi juga memberikan arahan strategis kepada jajaran kabinet.

Pemerintah diminta memperkuat sistem keuangan nasional, khususnya melalui penguatan regulasi dan permodalan sektor perbankan.

Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas di tengah potensi gejolak eksternal.