Dari Monas Prabowo Janji Potongan Ojol di Bawah 10 Persen

WARTAKOTALIVECOM, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyuarakan komitmennya untuk menata ulang skema pembagian pendapatan antara perusahaan aplikator dan pengemudi ojek online (ojol).

Dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026), Prabowo menegaskan bahwa potongan yang selama ini dibebankan kepada pengemudi harus ditekan hingga di bawah 10 persen.

Di hadapan ratusan ribu buruh yang memadati lapangan Monas, Prabowo secara khusus menyoroti kondisi para pengemudi ojol yang dinilainya bekerja dalam tekanan tinggi, namun masih harus menyerahkan porsi pendapatan yang cukup besar kepada perusahaan aplikasi.

Ia menggambarkan pekerjaan pengemudi ojol sebagai profesi yang penuh risiko karena berada di jalanan setiap hari, menghadapi kemacetan hingga potensi kecelakaan.

“Saudara-saudara, ojol kerja keras, ojol mempertaruhkan jiwanya setiap hari. Tapi aplikator minta disetor 20 persen. Gimana ojol, setuju 20 persen?” ujar Prabowo, yang langsung disambut riuh penolakan dari massa.

Menurut Prabowo, praktik potongan hingga 20 persen tersebut mencerminkan ketimpangan dalam relasi kerja di sektor ekonomi digital.

Ia menilai, kontribusi terbesar justru datang dari para pengemudi sebagai pelaksana layanan di lapangan, sehingga pembagian pendapatan seharusnya lebih berpihak kepada mereka.

“Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen. Harus di bawah 10 persen,” tegasnya, menandai sikap politik yang lebih progresif dibandingkan batas potongan yang selama ini sering menjadi tuntutan komunitas ojol. 

Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam peringatan May Day tahun ini, yang tidak hanya dihadiri kalangan buruh pabrik, tetapi juga pekerja sektor informal dan ekonomi berbasis aplikasi.

Isu perlindungan pekerja digital memang kian mengemuka, seiring meningkatnya jumlah tenaga kerja yang menggantungkan penghasilan dari platform daring.

Langkah yang dijanjikan Prabowo ini, jika direalisasikan dalam kebijakan konkret, berpotensi mengubah lanskap industri ride-hailing di Indonesia.

Selain menyangkut kesejahteraan jutaan pengemudi, kebijakan ini juga akan berdampak pada model bisnis perusahaan aplikator yang selama ini mengandalkan potongan komisi sebagai sumber pendapatan utama.

Meski demikian, sejumlah pengamat menilai implementasi kebijakan tersebut akan menghadapi tantangan, terutama dalam menyeimbangkan kepentingan perusahaan teknologi dengan perlindungan pekerja.

Pemerintah dinilai perlu merumuskan regulasi yang komprehensif agar kebijakan penurunan potongan tidak menimbulkan dampak lanjutan, seperti penyesuaian tarif atau perubahan skema insentif.

Di tengah dinamika tersebut, pernyataan Prabowo di panggung May Day menjadi sinyal kuat bahwa isu keadilan bagi pekerja ekonomi digital kini masuk dalam agenda prioritas pemerintah.