Momen Wamenhaj “Ngotot” Minta Tambahan Biaya Pesawat Haji Rp 1,7 triliun dari APBN 

WARTAKOTALIVECOM, Jakarta — Suasana rapat kerja antara pemerintah dan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (14/4), memanas ketika pembahasan menyentuh soal tambahan biaya penerbangan haji 2026 yang mencapai Rp 1,7 triliun.

Perdebatan terbuka pun tak terhindarkan antara Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dengan pimpinan Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang.

Isu yang diperdebatkan bukan sekadar angka, melainkan menyangkut prinsip pengelolaan dana publik dan perlindungan terhadap jemaah haji.

Tambahan biaya tersebut muncul sebagai konsekuensi dari kenaikan harga avtur yang berdampak langsung pada ongkos penerbangan.

Pemerintah, melalui Dahnil, menegaskan komitmennya untuk tidak membebankan lonjakan biaya itu kepada jemaah.

Dalam forum resmi itu, Dahnil menyampaikan bahwa pemerintah pada prinsipnya siap menutup selisih biaya tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menyebut, keputusan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak menghendaki biaya tambahan ditanggung oleh calon jemaah haji.

Namun, Dahnil juga mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak bisa diambil secara serampangan.

Ia menekankan pentingnya landasan hukum yang kuat agar kebijakan penggunaan APBN tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, baik dari sisi audit maupun akuntabilitas keuangan negara.

Pemerintah, kata dia, siap menambal kekurangan biaya penerbangan haji jika dalam kesimpulan rapat disepakati adanya kondisi force majeure serta keterbatasan dana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji.

Pernyataan itu langsung mendapat respons kritis dari pimpinan Komisi VIII. Marwan Dasopang mempertanyakan kejelasan skema pendanaan yang akan digunakan pemerintah.

Ia menilai, hingga rapat berlangsung, belum ada keputusan final apakah seluruh tambahan biaya Rp 1,7 triliun tersebut akan sepenuhnya ditutup melalui APBN atau ada alternatif sumber pembiayaan lain.

Meski demikian, Marwan menegaskan satu hal yang menurutnya menjadi garis tegas DPR, yakni tidak akan menggunakan dana umat yang tersimpan di Badan Pengelola Keuangan Haji untuk menutup kekurangan tersebut.

Sikap ini, menurut dia, penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji yang selama ini menjadi sorotan.

“Sumbernya yang kita belum tahu apakah APBN atau keuangan negara dari mana,” ujar Marwan usai rapat, menegaskan bahwa pembahasan masih akan berlanjut untuk menemukan skema terbaik.