Idrus Marham Sentil Pengamat Pesanan: Kritik Harus Berbasis Fakta, Bukan Bayaran!

Ringkasan Berita:

• Idrus Marham mengingatkan pengamat politik agar menyampaikan kritik secara objektif dan rasional, bukan berdasarkan pesanan atau kepentingan pihak penyandang dana.
• Polemik ini mencuat setelah Presiden Prabowo mengaku memiliki laporan intelijen harian terkait pihak-pihak yang membiayai narasi kritik terhadap pemerintah.
• Selain menyoroti pengamat, Idrus juga mengkritik kinerja juru bicara presiden yang dinilai belum maksimal dalam mengomunikasikan program pemerintah kepada publik.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Suhu politik nasional menghangat menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengantongi data intelijen terkait penyandang dana pengamat politik kritis.

Menanggapi polemik tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, mengingatkan bahwa kritik dalam demokrasi tidak boleh kehilangan komitmen kebangsaannya.

Idrus menegaskan bahwa meskipun kritik adalah jantung demokrasi, penyampaiannya harus tetap berada dalam koridor rasional, objektif, dan faktual.

Baca juga: Ekonom dan Pengamat Desak Bea Cukai Direformasi Total dari Pucuk Pimpinannya

Ia menyayangkan adanya fenomena di mana narasi demokrasi justru dibangun dengan cara-cara yang tidak demokratis.

Kritik vs Kepentingan Terselubung

Idrus menyoroti kemungkinan adanya agenda tertentu di balik aliran dana kepada pihak-pihak yang aktif mengisi ruang diskursus publik.

Menurutnya, mustahil pemberian dukungan finansial dilakukan tanpa adanya "kontrak politik" atau komitmen tertentu di belakangnya.

"Kalau ada dana diberikan kepada seseorang tentu tidak mungkin tanpa tujuan. Pasti ada komitmen di balik itu. Ini patut dicurigai ada kepentingan tertentu," ujar Idrus di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Ia menambahkan, saat ini banyak pihak yang seolah berjuang atas nama keadilan namun dilakukan secara tidak adil.

"Mengusung nilai, tetapi dengan cara yang tidak bernilai," sindirnya tajam.

Sentilan untuk Komunikasi Politik Istana

Meski membela integritas demokrasi, Idrus juga memberikan catatan kritis bagi internal pemerintahan.

Ia menilai para pembantu presiden, khususnya juru bicara, belum maksimal dalam membangun narasi komunikasi politik yang komprehensif.

Baca juga: Islah Bahrawi Kritik Keras Prabowo: Asyik ke Luar Negeri, Rakyat Diberikan Piring Setengah Kosong

Kelemahan dalam menjelaskan program pemerintah secara terintegrasi dinilai menjadi celah yang dimanfaatkan pihak lain untuk membangun opini menyesatkan.

Namun, Idrus menegaskan pemerintah tidak perlu merespons kritik dengan cara represif.

"Pemerintah tidak perlu represif. Yang penting mengajak semua pihak menyadari bahwa Indonesia ini rumah besar kita bersama yang harus kita rawat," pungkasnya.

Ia berharap kejujuran dan tanggung jawab kebangsaan kembali menjadi rujukan utama bagi seluruh elemen bangsa, baik pendukung maupun pengkritik pemerintah.

 Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp