Mahfud MD Semprot Alumni LPDP yang Hina Negara: Saya Marah, Tapi Pemerintah Harus Koreksi Diri

“Kesetiaan kepada republik ini akan luntur. Rasa cinta kepada bangsa ini akan hilang pelan-pelan kalau negara tidak mampu mengayomi rakyatnya, memfasilitasi hak hidup secara wajar,” tegasnya.

Kritik Boleh, Jangan Hina Negara

Mahfud membedakan antara kritik terhadap pemerintah dan penghinaan terhadap negara.

“Yang dia keluhkan itu pemerintahnya. Jangan negaranya yang diserang. Negara itu ada rakyat, ada pemerintah, ada wilayah. Ketidakpuasan kepada pemerintah jangan negara yang diserang,” ujarnya.

Ia bahkan menyatakan setuju dengan langkah tegas pemerintah terhadap Dwi.

“Saya setuju dengan tindakan pemerintah agar dia di-blacklist. Tapi pemerintah juga harus sadar bahwa kerusakan sedang terjadi di mana-mana,” katanya.

Pemerintah Harus Berbenah

Mahfud mencontohkan berbagai keluhan masyarakat, mulai dari perizinan usaha yang rumit hingga dugaan praktik pungutan tidak resmi.

“Orang mau berusaha diperas. Mau cari kerja belum tentu dapat. Perkara sudah inkrah diadili lagi. Yang begitu-begitu orang takut bersuara,” ungkapnya.

Ia menilai, banyak warga yang takut menyampaikan kritik secara terbuka. Karena itu, suara dari luar negeri seperti Dwi menjadi terdengar lebih keras.

Beasiswa Negara Tak Boleh Bungkam Kritik

Mahfud juga menegaskan bahwa penerima beasiswa negara tetap memiliki hak untuk bersuara kritis.

“Kontribusi negara terhadap pendidikan itu kewajiban dan tidak boleh membungkam orang untuk berbicara. Justru perubahan mendasar sering lahir dari mereka yang mendapat pendidikan baik,” ujarnya.

Namun ia kembali mengingatkan, kritik harus diarahkan pada kebijakan, bukan menghina tanah air.

“Kita cintailah negara ini dengan sepenuh hati. Mencintai tidak cukup rakyat yang diminta mencintai. Pemerintah juga harus memelihara kecintaan itu dengan berlaku sesuai konstitusi dan menghargai hak rakyat,” kata Mahfud.

Baca juga: Di Tengah Polemik, Deretan Artis Alumni LPDP Ini Buktikan Dampak Nyata untuk Indonesia