Abraham Samad Buka-bukaan soal Diskusi Maraton dengan Prabowo di Kertanegara

Menurut Samad, salah satu penyebab utamanya adalah revisi Undang-Undang KPK pada 2019 yang memangkas kewenangan lembaga tersebut dan menggeser posisinya dari lembaga independen menjadi berada di bawah rumpun eksekutif.

“Kalau kita merujuk UNCAC, lembaga antikorupsi itu harus independen, bukan berada di bawah eksekutif. Indonesia sudah meratifikasi UNCAC, sehingga semestinya prinsip itu diikuti. KPK seharusnya independen seperti dulu,” kata Samad.

Selain soal regulasi, ia juga menyinggung persoalan rekrutmen pimpinan KPK pada periode sebelumnya.

Samad menilai proses seleksi kala itu mengabaikan masukan masyarakat, termasuk peringatan mengenai integritas calon pimpinan. Menurutnya, pengabaian tersebut berdampak serius terhadap merosotnya kredibilitas dan kinerja KPK.

Samad turut mengkritik pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemberhentian 57 pegawai KPK.

Ia menilai TWK merupakan rekayasa pimpinan KPK saat itu untuk menyingkirkan pegawai-pegawai yang justru memiliki integritas dan rekam jejak baik dalam pemberantasan korupsi.

Isu reformasi kepolisian juga menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan tersebut.

Samad mengatakan, seluruh tokoh yang hadir sepakat bahwa reformasi Polri merupakan sebuah keharusan demi memperkuat penegakan hukum dan kepercayaan publik.

Pembahasan lain yang tak kalah penting adalah penyelamatan sumber daya alam.

Samad mengaitkan hal ini dengan pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Ia mengungkapkan bahwa upaya serupa pernah dilakukan pada masa kepemimpinannya di KPK, meski saat itu belum terwadahi dalam bentuk satgas khusus. 

Menurutnya, penyelamatan SDA dapat menjadi pintu masuk penting dalam pemberantasan korupsi sekaligus meningkatkan pendapatan negara.

“Kalau kita ingin pendapatan negara bagus, kalau kita ingin revenue meningkat, maka sumber daya alam harus diselamatkan. Korupsi di sektor ini sangat besar dampaknya,” ujar Samad.

Dalam konteks hubungan internasional, Prabowo juga menjelaskan alasan Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut Samad, Prabowo menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia bukanlah keputusan yang bersifat mutlak.