Detik-detik Misbakhun Ketua Komisi XI DPR Minta Purbaya Tak Sibuk Komentari Kementerian Lain

WARTAKOTALIVECOM, Jakarta -- Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegur Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa agar tidak terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.

Ia menilai, Purbaya seharusnya memusatkan perhatian pada perumusan desain besar perekonomian nasional guna mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (14/10/2025).

Misbakhun menilai, pernyataan Purbaya kerap memunculkan persepsi campur tangan lintas kementerian yang tidak semestinya.

Salah satunya, komentar Menkeu soal kemungkinan pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila penyerapan dana dinilai tidak optimal.

Menurut Misbakhun, kebijakan semacam itu tidak bisa diputuskan sepihak oleh Kementerian Keuangan tanpa pembahasan bersama DPR.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan, pengalihan atau penyesuaian anggaran program MBG yang tidak terserap harus melalui mekanisme pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR RI.

Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kebijakan fiskal.

“Kalau bicara soal anggaran yang tidak terserap, tentu harus dibahas bersama DPR. DPR memiliki fungsi anggaran, jadi tidak bisa serta-merta diputuskan sepihak oleh Menkeu,” katanya.

Selain itu, Misbakhun juga menyoroti keputusan Kementerian Keuangan menaikkan defisit anggaran dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen tanpa komunikasi awal dengan DPR.

Menurutnya, meski keputusan itu masih dalam ruang pembahasan APBN, langkah tersebut seharusnya dikonsultasikan lebih dulu agar tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah bertindak sepihak.

“Itu sebenarnya harus dikonsultasikan dan dirapatkan dengan DPR. Karena masih dalam proses pembahasan APBN, memang ada ruang keleluasaan, tetapi sebaiknya disinergikan agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” ujar Misbakhun.

Pernyataan Misbakhun ini mencerminkan kekhawatiran legislatif terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah yang dinilai berjalan cepat tanpa koordinasi memadai.

Ia menekankan pentingnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam perumusan kebijakan ekonomi strategis yang berdampak luas bagi masyarakat.

Misbakhun menutup dengan penegasan bahwa DPR tidak menghalangi langkah reformasi ekonomi yang tengah dirancang Purbaya, namun mengingatkan agar setiap kebijakan tetap selaras dengan koridor konstitusional dan prinsip keterbukaan.

“Koordinasi itu penting. Presiden sudah punya visi besar, tinggal bagaimana Menkeu menyiapkan pondasinya dengan cara yang kolaboratif dan sesuai mekanisme yang berlaku,” ucapnya.