Ramai Disuarakan, Rupanya Tak Semua Ojol Setuju Soal Potongan Komisi Jadi 10 Persen

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Di tengah desakan sejumlah pihak untuk menurunkan potongan aplikasi ojek daring (ojol), hasil survei terbaru menunjukkan sebagian besar pengemudi ojol justru menyetujui potongan 20 persen.

Namun, kesediaan itu bersyarat, yakni jumlah pesanan harus tetap melimpah dan pengemudi mendapatkan perlindungan tambahan seperti asuransi kecelakaan dan bantuan servis kendaraan.

Dikutip dari RRI, survei dilakukan Tenggara Strategics pada 16–17 September 2025 melalui wawancara telepon terhadap 1.052 responden di wilayah Jabodetabek.

Hasilnya, sebanyak 82 persen pengemudi menyatakan lebih memilih potongan 20 persen dengan jaminan pesanan tinggi dibanding potongan 10 persen dengan order terbatas.

”Yang penting ada jaminan kesehatan dan servis motor ringan,” kata Dedi (37), pengemudi ojol asal Depok pada Rabu (17/9/2025).

Sebanyak 54 persen responden juga menilai potongan 20 persen masih wajar selama aplikasi memberikan manfaat tambahan bagi mitra pengemudi.

Harapan utama mereka adalah adanya perlindungan kerja dalam bentuk asuransi, perawatan kendaraan ringan, dan sistem bonus yang transparan.

Dalam temuan lain, sebanyak 18 persen responden mengaku pernah bekerja di platform dengan potongan hanya 10 persen.

Namun, 42 persen dari kelompok ini justru menyatakan pendapatan mereka lebih rendah dibanding ketika potongan 20 persen masih berlaku.

Hanya 15 persen yang merasa pendapatan lebih tinggi saat potongan lebih kecil.

“Kalau order-nya sedikit, potongan kecil juga percuma. Tetap saja penghasilan nggak cukup,” ujar Iwan (29), pengemudi dari Bekasi.

Sementara itu, perdebatan seputar status hubungan kerja antara pengemudi dan perusahaan aplikasi juga terangkat dalam survei ini. 

Sebanyak 52 persen pengemudi menyatakan tidak keberatan dianggap sebagai mitra selama jam kerja tetap fleksibel.

Sementara itu, 33 persen lainnya menginginkan skema kemitraan yang ditambah dengan manfaat perlindungan sosial seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Hanya 15 persen yang menyuarakan keinginan menjadi karyawan tetap.

Namun, mayoritas dari kelompok ini menolak proses seleksi yang ketat untuk menjadi pegawai tetap.

“Jangan sampai ada yang dikeluarkan hanya karena tidak lolos tes,” ujar Agus (45), pengemudi senior dari Jakarta.

Dari segi demografi, sebagian besar pengemudi yang disurvei berusia 31–40 tahun, disusul kelompok usia 21–30 tahun.

Adapun kelompok usia 41–50 tahun merupakan yang paling sedikit jumlahnya.

Mayoritas dari mereka mulai menjadi pengemudi ojol dalam tiga hingga enam tahun terakhir.

Pandemi Covid-19 menjadi faktor pendorong utama perubahan profesi ini.

Banyak dari mereka sebelumnya bekerja di sektor formal, tetapi kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 42.000 pekerja terkena PHK sejak awal pandemi.

Lonjakan PHK ini membuat banyak warga beralih ke sektor informal, termasuk menjadi pengemudi ojol, demi bertahan hidup.

Ojol Terpecah, Demo Sepi

Diberitakan sebelumnya, aksi demonstrasi yang digelar para pengemudi ojek online (ojol) di depan Gedung DPR RI, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu (17/9/2025) berlangsung sepi. 

Hanya puluhan massa berjaket ojol yang hadir dalam aksi lanjutan tersebut.

Sebagian besar pengemudi ojol menyatakan enggan ikut aksi lantaran tetap bekerja.

Mereka memilih tetap 'on bid' untuk menafkahi keluarga. 

Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Ojol Jakarta Utara, Mansyur, memastikan pihaknya bersama ribuan anggotanya tidak ikut aksi.

Ia menegaskan bahwa komunitasnya lebih memilih fokus bekerja ketimbang turun ke jalan.

“Tidak. Lebih baik tetap fokus on bid untuk keluarga,” ujar Mansyur saat diwawancarai, Kamis (18/9/2025).

Mansyur juga menampik anggapan bahwa Korwil Jakarta Utara terafiliasi dengan Garda, organisasi ojol yang menginisiasi aksi. Ia menegaskan tak pernah ada komunikasi maupun konsolidasi dengan pihak Garda.

“Nggak ada, nggak ada sangkut pautnya. Mereka nggak pernah ajak konsolidasi. Paling hanya sebatas orang-orang yang masang flyer-flyer itu,” katanya.

Baca juga: Demo Ojol di DPR Sepi Peminat, Komunitas Terpecah Belah ​​​​​​​Soal Unjuk Rasa

Bahkan, Mansyur meragukan legitimasi pimpinan Garda, Igun, yang disebut-sebut tidak terdaftar sebagai pengemudi ojol.

“Kalau saya sendiri meragukan dia itu ojol. Yang diperjuangkan itu apa? Selama ini begini-begini saja ojol,” tegasnya.

Dalam aksinya, Garda mengklaim DPR telah menyetujui tuntutan penurunan potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen.

Namun, langkah ini justru ditolak oleh sebagian komunitas, termasuk Korwil Jakarta Utara.

Menurut Mansyur, potongan 20 persen yang berlaku saat ini masih relevan karena sebagian besar kembali kepada driver dalam bentuk manfaat, seperti asuransi kecelakaan, perawatan kendaraan, dan program bantuan lainnya.

“Kalau dipotong 10 persen, justru benefit-benefit itu hilang. Asuransi kecelakaan, kesehatan, ganti oli, ganti ban, semua pasti nggak ada. Jadi yang dirugikan justru kita sendiri,” jelasnya.

Ia juga menilai penurunan komisi tidak otomatis meningkatkan pendapatan driver. Sebaliknya, hal itu berpotensi mengurangi promo, orderan, hingga perlindungan bagi mitra.

Mansyur menilai langkah DPR mengakomodasi tuntutan segelintir kelompok tanpa melibatkan mayoritas driver tidak tepat.

Ia mendorong agar ada forum diskusi terbuka (FGD) yang menghadirkan perwakilan komunitas ojol yang benar-benar aktif bekerja di lapangan.

"Kalau dari kita, pemerintah harus turun. Maksudnya apa sih sebenarnya teriakan segelintir orang itu? Kita harus berbicara terbuka, dengan data, dengan driver-driver yang benar-benar murni narik, bukan sekadar pakai nama,” ujarnya.

Seperti diketahui unjuk rasa ojek online (Ojol) di depan Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat sepi peminat pada Rabu (17/9/2025). 

Puluhan pengemudi ojek online itu tiba di depan Gedung DPR RI pada Rabu siang di saat Jakarta diguyur hujan deras. 

Berdasarkan pantauan Wartakotalive.com di lokasi, mereka tiba di depan Gedung DPR/MPR sekitar pukul 13.25 WIB.

Terlihat hanya ada satu mobil komando dalam unjuk rasa Ojol tersebut. 

Hingga pukul 15.30 WIB massa dari puluhan Ojol masih melakukan orasi di depan Gedung DPR.

Sepinya unjuk rasa Ojol bisa dilihat dari kondisi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR RI.

Walau ada aksi unjuk rasa, lalu lintas kendaraan masih terlihat lancar.

Sebab, pihak kepolisian tak menutup jalan di depan Gedung DPR tersebut dan massa tidak membludak menutup akses lalu lintas.

Diketahui, massa dari ojek online ini mempunyai tujuh tuntutan utama dalam aksi tersebut, yaitu:

1. RUU Transportasi Online masuk dalam Prolegnas 2025–2026

2. Potongan aplikator 10 persen harga mati

3. Regulasi tarif pengantaran barang dan makanan

4. Audit investigatif terhadap potongan 5 persen oleh aplikator

5. Penghapusan sistem Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar

6. Pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi

7. Pengusutan tragedi 28 Agustus 2025 oleh Kapolri.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.