Mahasiswa BEM UI Demo DPR RI Hari Ini, Tagih Janji Tuntutan 17+8

Padahal kata Vincent, anggota dewan bisa saja menggunakan fasilitas website untuk mengumumkan berapa pendapatan mereka selama ini. 

“Kami melihat bahwa poin-poin transparansi dan partisipasi publik jadi permasalahan. Jadi jawaban pimpinan DPR RI ini seperti tidak melihat bagaimana tuntutan rakyat ini harus benar-benar dipenuhi,” ucap Vincent seperti dimuat Kompas Tv.

Misalnya saja DPR RI dianggap belum melaksanakan transparansi keuangan seperti yang diatur negara dan KIP. 

Di mana kata Vincent, hingga saat ini akses masyarakat sangat terbatas apabila mau melihat pendapatan anggota DPR RI. 

Diketahui dari 17+8 tuntutan DPR RI salah satunya memuat soal menuntut publikasi transparansi anggaran DPR (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas).

Namun demikian tuntutan tersebut hanya disinggung sedikit oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat membacakan tuntutan.

DPR RI hanya menjamin akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya dalam poin keenam.

Namun demikian DPR RI tidak menjelaskan bagaimana proses transparansi itu akan dihadirkan oleh DPR RI. 

Sementara diketahui beberapa waktu lalu Indonesia Corruption Watch (ICW) membuat tutorial sulitnya meminta data transparansi pendapatan anggota DPR RI saat tiba di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. 

Saat itu padahal ICW niat langsung ke DPR RI ingin meminta data total pemasukan anggota DPR RI termasuk laporan pertanggungjawaban dana reses serta kunjungan Dapil.

Namun dari unggahan instagramnya, Tim ICW bahkan diusir saat hendak meminta transparansi anggaran tersebut.

“Masalahnya, pemasukan anggota DPR bukan hanya besar, tetapi informasinya juga tertutup. Karena itu ICW meminta DPR untuk membuka data mengenai total pemasukan anggota DPR hingga meminta laporan pertanggungjawaban dana reses dan kunjungan dapil,” tulis ICW.

Baca juga: Dibakar saat Demo Rusuh, Pramono Resmikan Halte Transjakarta Senen Sentral Jadi Nama Jaga Jakarta

“Menariknya, saat menyerahkan surat permohonan informasi, ICW mendapatkan “perlakuan khusus” dari petugas keamanan DPR. Padahal publik yang masuk kompleks DPR sebelum kami dapat melenggang bebas tanpa pendampingan,” tulis ICW. 

Diketahui diluar gaji, anggota DPR RI juga mendapatkan dana reses. Dana reses ini seharusnya diberikan DPR RI ke rakyat yang berada di daerah pemilihan (Dapil) mereka masing-masing. 

Bahkan kabarnya dana reses anggota DPR RI menyentuh Rp2,5 miliar per tahun peranggota.