Subsidi Transjakarta APBD 2026 Baru Cukup untuk 9 Bulan

Ringkasan Berita:

• Subsidi layanan Transjakarta dalam APBD DKI 2026 baru dialokasikan untuk sembilan bulan, Januari hingga September, akibat pemotongan dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun. 
• Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo memastikan pelayanan tetap berjalan tanpa pengurangan kuantitas dan kualitas, sementara tambahan anggaran akan dibahas pada APBD Perubahan. 
• Gubernur Pramono Anung menegaskan belum ada keputusan terkait kenaikan tarif Transjakarta, yang tetap Rp3.500 per perjalanan.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menganggarkan subsidi layanan Transjakarta untuk satu tahun penuh dalam APBD 2026. 

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyampaikan, anggaran public service obligation (PSO) Transjakarta yang ditetapkan dalam APBD 2026 baru mencakup operasional selama sembilan bulan, yakni Januari hingga September.

Syafrin menjelaskan, belum terpenuhinya alokasi subsidi angkutan umum hingga akhir tahun anggaran disebabkan oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. 

Pemangkasan dana bagi hasil (DBH) yang mencapai Rp15 triliun berdampak pada penyesuaian dan pengurangan sejumlah anggaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Kemarin kami mengalami efisiensi, karena ada pemotongan DBH kurang Rp15 triliun, sehingga untuk anggaran TransJakarta maupun MRT dan LRT itu belum bisa full diakomodir dalam APBD. Untuk TransJakarta sendiri, kami perhitungkan itu baru bisa meng-cover sekitar 9 bulan," kata Syafrin di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).

Baca juga: Subsidi Transjakarta di APBD DKI 2026 Hanya Baru Dianggarkan untuk 9 Bulan

Namun, Syafrin mengklaim Pemprov DKI tak berniat untuk mengurangi kuantitas dan kualiitas pelayanan angkutan umum publik meski anggaran yang dialokasikan belum memenuhi kebutuhan subsidi selama satu tahun.

Pemprov DKI dan DPRD DKI, lanjut Syafrin, akan menambah alokasi anggaran untuk menutupi kebutuhan pemenuhan subsidi tiket layanan Transjakarta, MRT Jakarta, hingga LRT Jakarta dalam perubahan APBD yang akan dibahas pertengahan tahun ini.

"Oleh sebab itu untuk triwulan keempat, itu nanti kita harapkan bisa ditutupi dari pembahasan APBD Perubahan nantinya. Subsidi terus kita lakukan efisiensi tentunya, tetapi tidak mengurangi layanan yang diberikan dan atau yang telah diterima masyarakat saat ini," jelas Syafrin.

Belum Ada Keputusan Kenaikan Tarif Transjakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait kenaikan tarif Transjakarta.

Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta belum melakukan pembahasan khusus mengenai penyesuaian tarif layanan transportasi publik tersebut.

“Untuk hal yang berkaitan dengan Transjakarta, belum ada pembahasan secara khusus mengenai naik atau tidak naik,” kata Pramono saat ditemui di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Minggu (11/1/2026).

Pramono menjelaskan, kebijakan mengenai tarif bus Transjakarta yang saat ini masih sebesar Rp 3.500 per perjalanan akan diputuskan setelah melalui kajian dan pembahasan yang matang.

Ia menegaskan, pengumuman terkait hal tersebut akan disampaikan langsung olehnya kepada publik.

“Sedangkan untuk tarif transportasi, terutama adalah Transjakarta, pada saatnya saya akan umumkan sendiri,” jelas dia.

Pernyataan Pramono tersebut sekaligus merespons isu kenaikan tarif Transjakarta yang kembali mencuat sejak November 2025. Isu tersebut sempat ramai di tengah masyarakat, khususnya pengguna setia transportasi publik di Jakarta.

Pemprov Jakarta, lanjut Pramono, tetap berkomitmen menjaga keterjangkauan layanan transportasi publik sekaligus memastikan kualitas pelayanan bagi masyarakat. (m27)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.