KemenHAM DKI Perkuat Pengawasan HAM di Tengah Transformasi Jakarta

Ringkasan Berita:

• Kanwil KemenHAM DKI Jakarta memperkuat pengawasan dan pelayanan HAM seiring pesatnya transformasi Jakarta sebagai kota global. 
• Upaya ini dilakukan melalui peluncuran aplikasi Sahabat HAM untuk pengaduan masyarakat dan pemetaan potensi konflik HAM. Kelompok rentan seperti pekerja informal dan warga berpenghasilan rendah dinilai paling terdampak pembangunan. 
• KemenHAM menegaskan perlindungan HAM tidak menghambat investasi, melainkan mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Provinsi DKI Jakarta memperkuat pengawasan dan pelayanan HAM di tengah pesatnya transformasi Jakarta sebagai kota bisnis berskala global.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni meluncurkan aplikasi Sahabat HAM untuk mempermudah pengaduan masyarakat, sekaligus memetakan potensi konflik dan pelanggaran HAM akibat dinamika pembangunan perkotaan.

Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil KemenHAM DKI Jakarta, Rulinawaty, mengatakan pembangunan yang bergerak cepat membawa tantangan HAM yang semakin kompleks, terutama bagi kelompok masyarakat dengan daya tawar rendah.

“Ketika pembangunan cepat, kompetisi ekonomi itu semakin ketat. Tidak semua warga mampu mengikuti ritmenya. Banyak warga yang hanya sebagai penonton saja tidak bisa mengikuti ritmenya,” ujar Rulinawaty, Sabtu (27/12/2025).

Baca juga: Jawaban Pandji Usai Dibalas Dedi Mulyadi Soal Orang Sunda Bermasalah

Ruli menegaskan, kelompok yang paling terdampak perubahan sosial ekonomi Jakarta sebagai kota global adalah masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal, buruh perkotaan, serta komunitas yang tinggal di kawasan padat dan rawan penggusuran.

“Kelompok yang paling terdampak adalah kelompok yang nilai tawarnya lebih rendah. Kemudian pekerja informal, buruh-buruh perkotaan, dan komunitas yang tinggal di kawasan padat dan rentan penggusuran,” katanya.

Menurutnya, berbagai tekanan dialami kelompok rentan, mulai dari akses layanan dasar yang tidak setara, ancaman kehilangan pekerjaan, hingga risiko tergusur akibat proyek komersial. 

Untuk itu, Kanwil KemenHAM DKI Jakarta tidak hanya menangani pengaduan, tetapi juga memetakan pola konflik HAM yang muncul akibat pembangunan.

“Kami melakukan pemetaan berbasis data, kombinasi pengaduan masyarakat, dan turun ke lapangan untuk mengidentifikasi sektor strategis yang paling sering memunculkan konflik,” ungkapnya.

Dia menyebut konflik lahan dan sengketa hubungan kerja menjadi pola yang kerap berulang, terutama di sektor infrastruktur dan kawasan industri.

Karena itu, KemenHAM tidak hanya melihat kasus per kasus, tetapi berupaya membaca pola struktural.

“Kami memang bukan sekadar mencari kasus, tetapi kami mencari pola. Apakah pola ini berulang pada wilayah tertentu, aktor tertentu, atau mekanisme tertentu,” katanya.

Di sisi lain, Rulinawaty menepis anggapan bahwa penerapan HAM akan menghambat investasi. Ia menegaskan bahwa perlindungan HAM justru menjadi fondasi agar pembangunan dan investasi berjalan lebih stabil dan berkelanjutan.

“Sebenarnya enggak saling tabrakan. HAM itu bukan mematikan investasi. Tetapi mendorong investasi tetap berjalan tetapi tidak keluar dari perspektif HAM,” tegasnya.

Dia menambahkan, KemenHAM mendorong agar HAM ditempatkan sejak awal dalam perencanaan pembangunan, termasuk melalui pemetaan risiko, pencegahan konflik, serta pemberian lingkungan kerja yang adil dan sehat.