Menkeu Purbaya Tanggapi Luhut soal MBG, Sebut Bakal Tetap Tarik Dana yang Nganggur

Laporan wartawan wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA --  Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan pemerintah pusat tidak akan segan menarik kembali dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika daerah tidak mampu memanfaatkannya secara optimal.

Dia menegaskan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan negara harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya menanggapi permintaan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya mengingatkan agar anggaran MBG tidak ditarik kembali.

“Tetap saya akan assess. Kalau akhir Oktober saya tahu, nanti sampai Desember, beberapa triliun enggak terpakai (anggaran MBG), ya saya ambil uangnya, Enggak ada bedanya kok. Enggak ada yang berubah, hanya itu aja,” ungkap Purbaya saa ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/20205).

Purbaya menekankan, uang negara harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau tidak dipakai, maka anggaran akan dialihkan ke program lain yang lebih siap.

Sebelumnya, Luhut menilai penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program MBG kini semakin baik.

Karena itu, ia meminta agar Kementerian Keuangan tidak mengalihkan dana yang sudah dialokasikan.

“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil anggaran yang tidak terserap,” ujar Luhut usai rapat dengan Kepala BGN di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Ia menegaskan pentingnya serapan anggaran MBG agar dana yang dialokasikan tidak terbuang percuma dan bisa langsung berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Itu kami ingatkan tadi sama Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak terserap. Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik dan itu akan terjadi penyebaran. Dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah,” tegasnya.

Sejalan dengan arahan Menkeu, Luhut menilai perputaran dana program MBG di masyarakat dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat.

Jakarta Legawa Dana Dipangkas Rp15 T

Diberitakan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa menggelar pertemuan tertutup bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025) pagi.

Berdasarkan pantauan Wartakotalive.com di lokasi, pertemuan berlangsung selama satu jam di Ruang Gubernur Jakarta.

Pramono terlihat mengenakan seragam putih dan Purbaya batik cokelat.

Keduanya, membahas langkah Pemprov DKI dalam menghadapi pemotongan dana transfer dalam APBD tahun depan tersebut. 

Purbaya mengapresiasi respons Pramono dan jajarannya yang menerima dan tak protes saat dana transfer dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp15 triliun.

Baca juga: Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Jakarta Paling Besar Dibanding Daerah Lain

Bahkan, Purbaya berseloroh bahwa pemotongan dana transfer seperti dana bagi hasil (DBH) bisa lebih besar lagi melihat sikap Pramono yang legawa.

"Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, yang enggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi," kata Purbaya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Purbaya lalu menjelaskan alasan pemerintah pusat memutuskan untuk memangkas dana transfer ke Jakarta dengan nominal paling besar dibanding daerah lain.

Anggaran transfer ke Jakarta yang dipotong ini berkali lipat lebih besar dibanding daerah lain, seperti Jawa Barat yang hanya sebesar Rp2,45 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp2,81 triliun.

"Kalau lihat dari proporsional kan semakin besar, pasti semakin besar kepotongannya. Kira-kira begitu, sederhana itu. Itu kan semacam pukul rata berapa persen ini, dan dilihat juga kebutuhan daerahnya," jelas Purbaya. 

Baca juga: Pramono Gelar Pertemuan dengan Menkeu Purbaya di Balai Kota, Bahas Pemangkasan Dana Transfer?

"Kita lihat Jakarta masih bisa tahan dengan pemotongan sebesar itu dan cara persentase gak lebih besar dibanding yang lain," tambahnya.

DPRD dan Pemprov DKI sejatinya telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan dengan nominal jumbo, yakni sebesar Rp95,35 triliun.

Dari rancangan itu, diproyeksikan penerimaan transfer berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemeritah pusat pada 2026 mencapai Rp26 triliun.

Namun, baru-baru ini Kementerian Keuangan memutuskan untuk mengurangi dana transfer sebesar Rp15 triliun menjadi hanya Rp11 triliun.

Sehingga, proyeksi APBD DKI tahun depan terpaksa dikurangi menjadi Rp79,06 triliun.(m27)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.