Pramono Anung Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Jakarta, Bakal Dorong Sistem Wajib Cashless

Laporan wartawan wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--  Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa praktik parkir di Ibu Kota harus dikelola secara transparan tanpa ada pihak yang mendapat keistimewaan.

Dia mendukung penuh terhadap langkah Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI yang kembali menyegel sejumlah lokasi parkir ilegal.

“Saya memberikan dukungan sepenuhnya apa yang dilakukan oleh teman-teman DPRD, karena bagaimanapun memang urusan perparkiran ini harus segera diselesaikan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Dia menegaskan, penertiban itu sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam membenahi tata kelola parkir di Jakarta.

Orang nomor satu di Jakarta itu menyebut, komunikasi antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD berjalan baik dalam upaya untuk menertibkan parkir ilegal.

“Apa yang dilakukan oleh Pansus Perparkiran DKI Jakarta dengan menyegel itu artinya mereka sebenarnya semangatnya hampir sama dengan kami. Makanya saya sampaikan ke mereka, Balai Kota memberikan dukungan sepenuhnya untuk itu,” ujarnya.

Selain mendukung langkah DPRD, Pramono juga bakal mendorong seluruh lahan parkir yang dikelola Pemprov DKI harus menggunakan sistem pembayaran non-tunai atau cashless.

“Saya akan mendorong untuk semua perparkiran yang dikelola oleh Pemda itu harus cashless. Enggak boleh lagi transaksinya manual,” kata Pramono.

Menurutnya, penerapan sistem digital akan menutup ruang terjadinya praktik kecurangan dalam pengelolaan parkir. Dia berujar, transaksi manual hanya memperbesar peluang kebocoran.

“Kalau sistem cashless berjalan, transparansi lebih terjamin. Semua pemasukan akan masuk ke kas daerah,” ujar dia.

Pramono menilai, kebijakan sistem perparkiran cashless nantinya bukan hanya soal modernisasi, tetapi juga langkah untuk memastikan keadilan bagi warga Jakarta.

Dia menyebut, tidak boleh ada lahan Pemprov yang dikelola dengan cara yang tidak transparan.

Politisi NasDem Desak Dishub Jakarta Laporkan Operator ke Polisi

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Parkir DPRD Jakarta, Jupiter mengungkap adanya kebocoran parkir Ilegal di Jakarta yang mencapai Rp70 Miliar dalam setahun.

Hal tersebut diungkapkan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi parkir ilegal di ibu kota. 

Empat titik langsung jadi sorotan yaitu Sentra Timur, Universitas BSI Rawamangun, Gedung LIA Pangadegan, dan Cikini Gold Center, Jakarta Pusat.

Baca juga: Pemprov DKI Kehilangan Pendapatan Rp70 miliar, Empat Lahan Parkir Ilegal di Jakarta Disegel

Baca juga: Gubernur Pramono Anung Akan Dalami Lahan Parkir Ilegal Bernilai Rp37,8 Miliar

Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta mendesak Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk melaporkan para operator pengelola parkir ilegal ke kepolisian.

Jupiter mengatakan, tindakan operator parkir tak berizin ini merupakan penggelapan pajak yang bisa berujung tindak pidana.

Dengan demikian, penindakan yang dilakukan Dishub tak cukup hanya dengan menyegel lahan parkir tak berizin.

"Apa yang sudah dilakukan selama ini, dosa-dosanya itu masih harus kita ungkap. Kami meminta kepada UP Parkir untuk membuat laporan polisi karena ini adalah pungli dan ini adalah pidana," kata Jupiter, Kamis (2/10/2025).

Selain itu, Pansus Parkir juga meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta untuk tak lagi mengeluarkan izin parkir terhadap operator parkir yang diketahui mengelola parkir ilegal sebelumnya.

"Secara tegas, pansus parkir tidak akan merekomendasikan dan kami akan sampaikan kepada Dinas PTSP untuk tidak memberikan izin lagi kepada operator yang sudah disegel," ucap dia.

Di sisi lain, Jupiter memperkirakan, total potensi pendapatan daerah yang hilang akibat penggelapan pajak operator pengelola parkir mencapai triliunan rupiah.

"Potensi kerugian saya meyakini untuk di Jakarta ini semakin meningkat. Potensi pendapatan asli daerah dari sektor perparkiran dan juga dari sektor sewa menyewa untuk lahan Pemprov DKI Jakarta yang seharusnya menjadi pendapatan asli daerah bisa lebih dari Rp1,4 triliun," jelas Jupiter.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.