Demo

Demo Ojol di DPR Sepi, Komunitas Ojol Jakarta Utara Tolak Penurunan Komisi Jadi 10 Persen

Demo Ojol di DPR Sepi, Komunitas Ojol Jakarta Utara Tolak Penurunan Komisi Jadi 10 Persen. Ini Alasannya

Editor: Dwi Rizki
Wartakotalive.com/ Alfian Firmansyah
OJOL DEMO - Puluhan pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Rabu (17/9/2025) sore. Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Ojol Jakarta Utara, Mansyur, memastikan pihaknya bersama ribuan anggotanya tidak ikut aksi. Ia menegaskan bahwa komunitasnya lebih memilih fokus bekerja ketimbang turun ke jalan. 

Ia juga menilai penurunan komisi tidak otomatis meningkatkan pendapatan driver. Sebaliknya, hal itu berpotensi mengurangi promo, orderan, hingga perlindungan bagi mitra.

Mansyur menilai langkah DPR mengakomodasi tuntutan segelintir kelompok tanpa melibatkan mayoritas driver tidak tepat.

Ia mendorong agar ada forum diskusi terbuka (FGD) yang menghadirkan perwakilan komunitas ojol yang benar-benar aktif bekerja di lapangan.

"Kalau dari kita, pemerintah harus turun. Maksudnya apa sih sebenarnya teriakan segelintir orang itu? Kita harus berbicara terbuka, dengan data, dengan driver-driver yang benar-benar murni narik, bukan sekadar pakai nama,” ujarnya.

Seperti diketahui unjuk rasa ojek online (Ojol) di depan Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat sepi peminat pada Rabu (17/9/2025). 

Puluhan pengemudi ojek online itu tiba di depan Gedung DPR RI pada Rabu siang di saat Jakarta diguyur hujan deras. 

Berdasarkan pantauan Wartakotalive.com di lokasi, mereka tiba di depan Gedung DPR/MPR sekitar pukul 13.25 WIB.

Terlihat hanya ada satu mobil komando dalam unjuk rasa Ojol tersebut. 

Hingga pukul 15.30 WIB massa dari puluhan Ojol masih melakukan orasi di depan Gedung DPR.

Sepinya unjuk rasa Ojol bisa dilihat dari kondisi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR RI.

Walau ada aksi unjuk rasa, lalu lintas kendaraan masih terlihat lancar.

Sebab, pihak kepolisian tak menutup jalan di depan Gedung DPR tersebut dan massa tidak membludak menutup akses lalu lintas.

Diketahui, massa dari ojek online ini mempunyai tujuh tuntutan utama dalam aksi tersebut, yaitu:

1. RUU Transportasi Online masuk dalam Prolegnas 2025–2026

2. Potongan aplikator 10 persen harga mati

3. Regulasi tarif pengantaran barang dan makanan

4. Audit investigatif terhadap potongan 5 persen oleh aplikator

5. Penghapusan sistem Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar

6. Pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi

7. Pengusutan tragedi 28 Agustus 2025 oleh Kapolri.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved