Marullah Matali Bakal Pensiun, FPPJ Desak Tim Pansel Dipublikasikan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) mendorong pemerintah agar segera membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, eselon I untuk mencari pengganti Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) DKI Jakarta.

Hal ini menyusul akan pensiunnya Sekdaprov DKI Jakarta Marullah Matali, pada November 2025 mendatang karena memasuki usia 60 tahun.

Ketua FPPJ Endryansah, menegaskan proses pembentukan Tim Pansel harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan kontrol publik.

Dia mengingatkan, jabatan Sekda merupakan posisi strategis yang menentukan kualitas tata kelola pemerintahan di Ibu Kota.

“Tidak hanya dibentuk, Tim Pansel Sekdaprov DKI juga harus dipublikasikan kepada masyarakat. Publik perlu mengetahui siapa saja sosok yang menjadi tim seleksi agar prosesnya transparan dan akuntabel,” kata Endryansah dari keterangannya, Selasa (16/9/2025).

Menurutnya, pemilihan Sekdaprov DKI bukan perkara administratif semata, melainkan menentukan arah jalannya pemerintahan daerah.

Dengan tugas besar membantu Gubernur dan Wakil Gubernur, seorang Sekdaprov menjadi pengendali birokrasi sekaligus penghubung antara kepala daerah dengan perangkat kerja di bawahnya.

“Peran Sekda di level pemerintahan daerah sangat penting. Dialah yang memastikan program-program prioritas bisa dijalankan, pelayanan publik tetap berjalan optimal, dan koordinasi lintas dinas berlangsung efektif,” imbuhnya.

Endryansah juga menyoroti pentingnya prinsip good governance dalam setiap tahapan seleksi.

Dia menekankan bahwa masyarakat Jakarta yang semakin kritis membutuhkan jaminan bahwa proses ini bebas dari intervensi politik maupun kepentingan kelompok tertentu.

Baca juga: Marullah Matali Pensiun 2 Bulan Lagi, Pemilihan Sekda DKI Diminta Terbuka dan Transparan

“Kami ingin memastikan bahwa pemilihan Sekda berlangsung objektif, profesional, dan tidak ada ruang untuk praktik transaksional. Transparansi Pansel menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi DKI,” ucapnya.

FPPJ menilai, dengan mengumumkan secara terbuka nama-nama anggota Tim Pansel, publik dapat ikut melakukan pengawasan.

Hal itu juga sekaligus menjadi langkah preventif terhadap potensi konflik kepentingan di kemudian hari.

“Ketika masyarakat mengetahui siapa yang duduk di Pansel, maka kepercayaan publik akan tumbuh. Proses seleksi pun bisa lebih kredibel karena sejak awal ada keterbukaan,” tegas Endryansah.

Lebih lanjut, FPPJ juga mendorong Pemprov DKI agar tidak hanya berhenti pada publikasi Tim Pansel, tetapi juga membuka akses informasi mengenai mekanisme seleksi, jadwal tahapan, hingga kriteria calon Sekda yang akan dipilih.