Berita Jakarta

Demo Berujung Ricuh, Pemerintah Didesak Buka Ruang Dialog dan Aparat Kedepankan HAM

Pemerintah didesak untuk membuka ruang dialog dan aparat mengedepankan hak asasi manusia (HAM) imbas tewasnya pengemudi ojol Affan Kurniawan (21).

Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
SERUKAN DAMAI - Konvenor Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI), Puji Pujiono (tengah) saat jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2025). Dia menyerukan kepada pemerintah agar membuka ruang dialog dan aparat mengedepankan HAM dalam aksi demonstrasi. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah didesak untuk membuka ruang dialog dan aparat mengedepankan hak asasi manusia (HAM).

Desakan itu muncul dari kasus tewasnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan (21) akibat demonstrasi berujung ricuh pada Kamis (28/8/2025) lalu.

Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) menilai eskalasi unjuk rasa yang berujung ricuh di berbagai wilayah telah bergeser menjadi krisis kemanusiaan perkotaan (urban humanitarian crisis).

AP-KI merupakan wadah dari perkumpul sembilan jaringan organisasi masyarakat (Ormas) sipil di Indonesia.

Organisasi ini menegaskan bahwa kekerasan bukan solusi, dan mendorong semua pihak mengutamakan dialog serta perlindungan warga sipil.

“Ini soal kemanusiaan, setiap nyawa yang hilang adalah luka bagi semua. Fokus kami adalah dampak kemanusiaan,” kata Konvenor AP-KI, Puji Pujiono saat jumpa pers di Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2025).

“Kami berdiri netral, tidak berpihak, semata-mata kemanusiaan, terutama warga sipil rentan yang terjebak di tengah kekacauan,” lanjutnya.

Untuk mencegah krisis semakin dalam, AP-KI menyerukan agar semua pihak berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan.

Baca juga: Omset Pedagang Pasar Kembang Rawa Belong Jakbar Anjlok Buntut Gelombang Unjuk Rasa

Pertama, perlindungan warga sipil dari segala bentuk kekerasan, kedua akses tanpa hambatan bagi tenaga medis dan relawan.

Ketiga, netralitas dan imparsialitas bantuan kemanusiaan, serta keempat menolak kekerasan sebagai solusi.

Senada diungkapkan Konvenor Lokanusa, Rini Trinirmalaningrum.

Dia menegaskan warga sipil menjadi pihak paling menderita.

“Dalam kekacauan, yang menderita adalah warga yang aktivitanya lumpuh dan keselamatannya terancam. Melindungi mereka adalah tugas pemerintah namun juga tanggungan moral kita semua,” ujar Rini.

Sedangkan Country Director OXFAM di Indonesia, Maria Lauranti menambahkan, kekerasan hanya akan melahirkan luka dan dendam yang mendalam.

Selain itu, kekerasan dapat membuat penyelesaian masalah menjadi semakin sulit. 

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved