Ratusan Kader Partai Berkarya Datangi Kantor Kemenkum, Tuntut Menteri Sahkan Hasil Munas

"Kita mau mengingatkan Pak Menteri, supaya dia kembali ke jalan yang benar. Ada apa dengan Pak Menteri ini? Kalau memang tidak bisa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, dia tidak bisa berpedoman kepada anggaran dasar-anggaran rumah tangga partai, ya lebih bagus Pak Presiden reshuffle," ucap Arham.

Arham khawatir, dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh satu orang menteri akan merusak citra baik Presiden di mata publik.

"Jangan sampai perbuatan satu orang ini yang tidak benar, Pak, yang diduga telah melakukan maladministrasi, itu merusak citra Bapak Presiden yang sudah baik di mata publik," tambahnya.

Tetap Solid Dukung Presiden

Tujuan utama dari aksi ini, menurut Arham, adalah agar Kemenkum segera mengesahkan hasil Munas I Partai Berkarya yang dihadiri oleh seluruh DPW dan DPD dari seluruh Indonesia. 

Ia mengklaim, Munas tersebut berjalan dengan kondusif dan tanpa intervensi.

"Targetnya adalah kita minta kepada Bapak Menteri Hukum untuk mengesahkan hasil Munas I Partai Berkarya yang telah dilakukan di Tangerang tanggal 14-16 Juli 2025 yang lalu," jelasnya.

Arham meminta agar sang menteri menjunjung tinggi konstitusi dan sumpah jabatannya. 

"Junjung tinggi konstitusi, Pak Menteri. Junjung tinggi sumpah. Karena sumpah itu bukan cuma dipertanggungjawaban di dunia, Pak, tapi di akhirat," tandasnya.

Sebagai penutup, ia memastikan bahwa seluruh kader Partai Berkarya tetap solid.

"Kita solid. Mendukung Prabowo. Mendukung semua program Prabowo dan mendukung kebijakan pemerintahan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo," pungkasnya.