Kemacetan di Jalur Tambang Parung Panjang, Rudy Susmanto Ajak Semua Pihak Berpihak kepada Rakyat

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, meminta semua pihak untuk mendahului kepentingan masyarakat dalam persoalan jalur tambang di Parung Panjang.

Hal itu diungkapkan Rudy usai pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Tangerang di Ruang Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Jumat (19/9/2025).

Pertemuan ini dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor dan para pengusaha truk tambang.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Kabupaten Tangerang, Kadishub Kabupaten Tanggerang, Camat Legok Kabupaten Tanggerang, dan Karang Taruna Kabupaten Tanggerang.

"Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah," kata Rudy di Cibinong, Jumat (19/9/2025). 

Dia mengungkapkan persoalan jalur tambang ini sudah berlangsung sejak tahun 1974 dan menuntut solusi nyata.

“Keselamatan dan kepentingan masyarakat adalah hal yang utama," ujarnya. 

Karena itu, dia mengajak semua pihak duduk bersama, berdiskusi, dan tidak menempatkan kepentingan pribadi atau golongan sebagai kepentingan bersama. 

"Rakyat adalah segalanya,” tegas Rudy.

Rudy Susmanto menjelaskan, Kabupaten Bogor sebagai wilayah terluas di Jawa Barat menghadapi tantangan serius terkait dampak aktivitas tambang, khususnya di wilayah utara. 

Baca juga: Polisi Pantau Operasional Truk Tambang di Parung Panjang, Pemkab Bogor Rapat dengan Pemkab Tangerang

Untuk itu, Pemkab Bogor telah menyiapkan langkah konkret, termasuk mengalokasikan anggaran APBD pada Maret–April 2025 untuk perbaikan infrastruktur di Parung Panjang, Rumpin, dan wilayah terdampak lainnya.

Ia menegaskan, meski izin tambang tidak dikeluarkan Pemkab Bogor, melainkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah tetap bertanggung jawab menjaga keselamatan warganya.

“Kami telah menyiapkan ratusan miliar rupiah untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Jalan khusus tambang yang dibangun nanti tidak berbayar, murni dibiayai APBD, dan ditargetkan rampung bertahap hingga 2027,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rudy Susmanto menekankan bahwa komunikasi yang kurang efektif antar pihak selama ini menjadi salah satu hambatan penyelesaian persoalan. 

Namun ia optimis, dengan sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, solusi terbaik akan segera tercapai.