Jalur Tambang Parung Panjang Memanas, Ini Kesepakatan Pemkab Bogor dan Tangerang

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar rapat bersama pemerintah Kabupaten Tangerang di Pendopo Bupati Bogor pada Jumat (19/9/2025).

Rapat ini digelar untuk membahas situasi ketegangan antar masyarakat di perbatasan kedua wilayah akibat pelanggaran jam operasional truk tambang.

Pantauan Wartakotalive.com, pertemuan berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 16.00 WIB.

Hadir dalam pertemuan ini Bupati Bogor Rudy Susmanto, Wakil Bupati Bogor Jaro Ade, Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika dan Forkopimda Kabupaten Bogor.

Sementara dari Kabupaten Tangerang ada Sekretaris Daerah Soma, Kepala Dinas Perhubungan, anggota DPRD, serta unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang.

Selain itu, rapat ini diikuti oleh perwakilan transporter serta sejumlah tokoh masyarakat Parung Panjang.

Baca juga: Pesan Gus Nadir untuk KPK di Kasus Korupsi Haji yang Seret Tokoh NU dan Muhammadiyah

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengatakan pertemuan ini membahas penyelesaian masalah truk tambang di Parun Panjang

"Pemkab Bogor bersama Pemkab Tangerang bersepakat mengatur pola lalu lintas agar tetap kondusif," kata Ajat di Cibinong, Jumat (19/9/2025) sore.

Dia menjelaskan kemacetan lalu lintas di Parung Panjang saat ini terjadi karena adanya pembangunan 13 ruas jalan Kabupaten Bogor.

"Pembangunan jalan dilakukan bergantian antara dua jalur sehingga otomatis membuat volume kendaraan berkurang karena jalan menyempit. Ini yang menyebabkan terjadi antrean kendaraan," ujarnya.

Untuk mengurangi kemacetan di jalur Parung Panjang ini, Pemkab Bogor melakukan relaksasi bagi angkutan truk kosong.

"Pada siang hari pukul 09.00–11.00 WIB, truk tambang yang kosong diperbolehkan lewat. Setelah itu ditutup sementara," jelasnya.

Lalu pukul 13.00–16.00 WIB, truk tambang kosong kembali diperbolehkan melintas di Parung Panjang.

"Setelah pukul 16.00 hingga 22.00 WIB, jalan ditutup ketat karena jam sibuk masyarakat," papar Ajat 

Menurutnya, kesepakatan ini dibuat agar aktivitas masyarakat tidak terganggu dan distribusi ekonomi tetap berjalan.