Makan Bergizi Gratis

200 Dapur MBG Hadir di Karawang Tahun 2026, Aep Syaepuloh Bentuk Satgas Cegah Keracunan

Sebanyak 200 dapur makan bergizi gratis (MBG) bakal hadir di Karawang, Jawa Barat pada tahun 2026 di mana saat ini baru tersedia sekitar 40 dapur.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Junianto Hamonangan
Tribun Bekasi/Muhammad Azzam
RAPAT MBG - Bupati Karawang, Aep Syaepuloh rapat koordinasi MBG bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Husni Hamid Karawang, pada Rabu (1/10/2025). 

WARTAKOTALIVE.COM, KARAWANG - Sebanyak 200 dapur makan bergizi gratis (MBG) bakal hadir di Karawang, Jawa Barat pada 2026. Saat ini baru tersedia sekitar 40 dapur dari target 200 dapur MBG di 2026.

Untuk mempersiapkan itu, Pemerintah Kabupaten Karawang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus MBG yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari Dinas, Kodim, Polres, hingga Kejaksaan Negeri.

“Kita ditunjuk untuk memiliki 200 dapur MBG pada 2026. Saat ini sudah ada 40 lebih. Untuk itu, kami sudah membentuk Satgas MBG yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk Pak Ridwan Salam, Kodim, dan Polres,” ujar Bupati Karawang, Aep Syaepuloh kepada awak media usai menghadiri rapat koordinasi MBG di Karawang, Rabu (1/10/2025).

Bupati Aep menegaskan, upaya pemerintah tidak hanya membangun dapur MBG secara fisik, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan dapur berjalan sesuai standar gizi dan keamanan pangan. 

Salah satu strategi yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap dapur-dapur yang telah beroperasi.

“Kita akan mulai monev ke dapur-dapur. Kita ingin memastikan bahwa mereka sudah sesuai standar. Kami ingin jadikan dapur-dapur ini sebagai pilot project, karena alhamdulillah sejauh ini di Karawang belum ada kasus keracunan makanan,” kata Aep.

Salah satu perhatian utama dalam pengelolaan MBG adalah kualitas bahan makanan, terutama daging, ayam, telur, dan sayur-sayuran. 

Bupati menekankan bahwa semua pihak yang terlibat harus memastikan bahan makanan yang digunakan dalam MBG dalam kondisi segar dan layak konsumsi.

“Kalau sayur sudah layu, daging atau telur sudah lama, ya jangan diterima. Kita harus tegas. Ini menyangkut kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Baca juga: Mahfud Ungkap MBG Tak Punya Dasar Hukum, Pertanggungjawaban Dana Rp71 Triliun Bisa Berujung ke KPK

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan distribusi makanan bergizi, Pemkab Karawang juga menggandeng Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI). 

Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pelatihan standar penyajian makanan, mengingat para penyedia jasa boga sudah berpengalaman melayani berbagai perusahaan di Karawang.

“Kita ajak APJI untuk menyampaikan bagaimana cara menyajikan makanan yang baik. Karena mereka ini kan sudah terbiasa dengan sistem pengiriman ke perusahaan-perusahaan,” kata Aep.

Ketika ditanya soal standar gizi, Bupati Aep memastikan bahwa setiap dapur MBG akan menjalankan protokol gizi yang ditetapkan. Hal ini merupakan inti dari program MBG yang bertujuan bukan hanya mengenyangkan, tapi juga memberikan asupan gizi seimbang untuk masyarakat.

“Standar gizi itu sudah ada. Dan itu harus dijalankan,” tegasnya.

Aep menambahkan bahwa keberhasilan program MBG di Karawang membutuhkan komitmen kolektif, tidak hanya dari pemerintah, tapi juga pelaku usaha, masyarakat, dan semua elemen yang terlibat.

Sumber: Tribun bekasi
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved