Bupati Bogor yakin Program MBG bisa Mengatasi Pengangguran, Satu Dapur Pekerjakan 50 Orang

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Bupati Bogor Rudy Susmanto optimis program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menekan angka pengangguran di Kabupaten Bogor.

Hal itu diungkapkan Rudy usai rapat koordinasi dengan jajaran kepala dinas Pemkab Bogor di Cibinong pada Kamis (16/10/2025).

"Mekanisme Dapur MBG akan menggerakkan ekonomi lokal secara masif," kata Rudy. 

Ia menargetkan Kabupaten Bogor dapat menjalankan Program Makan Bergizi (MBG) dengan menargetkan 570 dapur yang beroperasi.

"Satu dapur itu bisa mempekerjakan 50 orang, mulai dari tukang masak, tukang membersihkan, hingga tukang cuci. Jika ada 570 dapur, kita akan menciptakan 28.500 lapangan pekerjaan baru," ungkap Rudy.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan program MBG ini menjadi solusi nyata penanganan pengangguran dan perputaran ekonomi.

Baca juga: Kebersihan Terjamin dan Higienis, SPPG Polri Disebut Bisa Jadi Role Model Program MBG

Pasalnya, uang yang berputar untuk operasional MBG adalah dana dari Pemerintah Pusat, bukan dari APBD Kabupaten atau Provinsi.

"Total dana pusat sebesar Rp 6,12 Triliun per tahun akan berputar di Kabupaten Bogor. Nilai ini setara dengan setengah APBD kita," ucap Rudy.

Rudy berharap MBG dapat menjadi langkah strategis dan terobosan besar untuk mengatasi ancaman defisit anggaran 2026.

"MBG ini dapat menangani masalah pengangguran di Kabupaten Bogor," tuturnya.

Selain berharap pada MBG, Bupati Bogor juga mengambil sejumlah langkah dalam mengatasi defisit anggaran 2026 yang saat ini mencapai Rp 1,5 Triliun.

Beberapa diantaranya, efisiensi belanja wajib dan integrasi program antar perangkat daerah. 

Rudy mengungkapkan ada empat tantangan utama APBD 2026 yang berpotensi membebani anggaran daerah.

Baca juga: Buah Salak Berulat, SPPG di Maros Sulsel Bikin MOU Larang Murid dan Sekolah Foto dan Video MBG

Keempat tantangan itu adalah Dana Transfer Pusat dipotong, iuran BPJS yang seharusnya dibantu Provinsi kini hanya sebagian, DAK ditiadakan, dan beban gaji P3K guru kini harus ditanggung APBD.

Untuk mengimbangi dampak finansial dan meningkatkan ekonomi masyarakat, fokus utama Rudy Susmanto, menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengakhiri program "jalan sendiri-sendiri" dan beralih ke model integrasi klaster usaha.