WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah maupun pelaku swasta terkait Kick Off Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan. 

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan program, infrastruktur, serta sumber daya lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak kemiskinan. 

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa kolaborasi ini adalah jawaban atas tantangan kompleks pengentasan kemiskinan yang membutuhkan pendekatan holistik dan sinergis.

"Kami percaya, dengan dukungan pemerintah daerah dan sektor swasta, program ini dapat mempercepat proses transformasi sosial ekonomi secara signifikan," ujar Budiman lewat keterangan, Rabu (20/8/2025).

Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini akan melibatkan berbagai kegiatan mulai dari pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga pengembangan akses layanan sosial dasar.

Selain itu, kerjasama ini juga menitikberatkan pada inovasi dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi serta dampak program.

“Penandatanganan MoU ini langkah konkret menuju pengentasan kemiskinan struktural melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Kami percaya, koperasi sebagai model ekonomi kerakyatan dapat menjadi katalisator transformasi sektor pertanian dan energi secara berkelanjutan,” ujar Budiman.

Dengan mengusung pendekatan ekonomi lokal berbasis komunitas, skema Semi Closed-Loop Supply Chain (SCLSC) diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas lapangan kerja, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan di wilayah Cirebon Raya.

Baca juga: Getaran Gempa Bekasi Terasa di Jakarta Hingga Gunung Sindur Bogor, Warga Panik Keluar Rumah

SCLSC merupakan model rantai pasok yang memadukan integrasi sebagian (semi tertutup) antara sektor produksi, pengolahan, distribusi, dan pemanfaatan limbah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan.

Model ini berbasis koperasi sebagai pilar utama dalam menghubungkan petani dengan beberapa akses produksi, pengolahan dan penjualan. 

"Kolaborasi multipihak ini adalah bentuk nyata sinergi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menciptakan model bisnis berkeadilan yang mampu mempercepat pengentasan kemiskinan,” ungkap Budiman.

Melalui skema SCLSC, BP Taskin dan pemerintah daerah berkomitmen mendorong modernisasi sektor pertanian melalui teknologi, inovasi, dan mekanisasi; 

Pemerintah Daerah (Cirebon, Indramayu, Kuningan, Brebes, Kota Cirebon) menyediakan lahan, infrastruktur, dan kebijakan daerah sesuai potensi khas wilayah.

Kawasan Cirebon Raya akan dikembangkan sebagai pusat produksi pangan dan material energi berbasis sumber daya lokal, serta menjadi model percontohan nasional untuk transformasi ekonomi lokal berbasis koperasi dan teknologi.

"Dukungan teknologi dan integrasi rantai pasok akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat di wilayah Cirebon Raya. Kami optimistis skema ini akan membawa dampak jangka panjang bagi pembangunan daerah,” ujar Wali Kota Cirebon, Effendi Edo.

Inisiatif ini diharapkan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, energi bersih, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.