WARTAKOTALIVE.COM — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan komitmennya untuk menuntaskan target pembiayaan rumah subsidi selama tahun 2025 ini sebanyak 350 ribu unit rumah.

Sekedar diketahui, BP Tapera merupakan badan hukum publik di Indonesia yang dibentuk untuk mengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

Target ambisius BP Tapera ini sejalan dengan visi BP Tapera dalam mewujudkan kepemilikan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa hingga 28 Juli 2025, realisasi pembiayaan rumah subsidi oleh BP Tapera telah mencapai 137.015 unit rumah dengan nilai penyaluran mencapai Rp17 triliun.

Penyaluran pembiayaan rumah subsidi ini dilakukan melalui kemitraan dengan 38 bank penyalur.

Penyaluran tersebut melibatkan 6.896 pengembang rumah subsidi di 10.321 lokasi yang tersebar di 33 provinsi dan 388 kabupaten/kota di Indonesia.

Baca juga: Kebakaran Pasar Taman Puring, Empat Tahanan Polsek Kebayoran Baru Dipindah ke Polres Metro Jaksel

Baca juga: Festival UMKM dan Talkshow Tong Baronda Hadirkan Semangat Papua Kreatif Kolaboratif di Era Digital

“Kami terus bekerja keras memperkuat kolaborasi dengan seluruh mitra untuk memastikan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dapat mengakses rumah pertama mereka dengan harga terjangkau,” ujar Heru Pudyo Nugroho, dalam keterangan resminya, Senin (28/7/2025).

Lebih lanjut, Heru menjelaskan bahwa keberadaan BP Tapera dirancang untuk menjadi badan yang menghimpun dan mengelola dana murah jangka panjang secara berkelanjutan, demi mendukung pembiayaan perumahan rakyat.

Dengan dukungan dari 39 bank penyalur, 20 asosiasi pengembang, serta 7 manajer investasi, BP Tapera semakin optimis dapat mempercepat pencapaian target pemerintah dalam program perumahan rakyat.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), angka backlog perumahan di Indonesia menunjukkan tren penurunan.

Tahun 2021, backlog rumah tangga berdasarkan kepemilikan mencapai 12,71 juta unit, dan turun menjadi 9,90 juta unit pada 2023.

Sementara itu, backlog berdasarkan kepenghunian turun dari 6,98 juta menjadi 6,69 juta rumah tangga.

Baca juga: Sadis, Anggota TNI Ditusuk 13 Kali di Tempat Hiburan Malam Jaksel, Korban dan Pelaku Sempat Cekcok

Baca juga: 23 Unit Mobil Damkar Dikerahkan Untuk Jinakan Api yang Ludeskan Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan

“Penurunan backlog ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak: pemerintah pusat melalui dukungan anggaran, sektor perbankan dari sisi pembiayaan, pengembang dari sisi pasokan, dan tentu saja masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan hunian,” Komisioner Heru.

“BP Tapera hadir sebagai pengelola dana dan demand aggregator yang memperkuat ekosistem perumahan nasional,” imbuhnya.

SDM Handal BP Tapera