DPR Meradang Dengan Efisiensi Anggaran Ala Prabowo Subianto, Sebut Harus Berbohong Setahun

Pihak Kementerian juga telah membatalkan kegiatan fisik dan prioritas.

“Efisiensi anggaran TA 2025 berimplikasi terhadap 10 perubahan pola kerja Kementerian PU mencakup pembatalan kegiatan fisik pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan yang tidak prioritas,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo.

Selain itu, Dody menegaskan pihaknya akan meniadakan kegiatan bersifat seremonial. Rapat-rapat juga dioptimalkan dilakukan secara daring.

“Peniadaan kegiatan seremonial, antara lain Hari Bakti Kementerian PU, Hari Air, Hari Jalan, Hari Habitat Dunia. Semua akan dilaksanakan secara online, rapat-rapat,” katanya.

Ia juga menjelaskan, sebetulnya kebutuhan Kementerian PU untuk melaksanakan semua program yang direncanakan mencapai Rp212,58 triliun. 

Namun dalam surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pagu indikatif yang diberikan hanya sebesar Rp75,63 triliun. 

Kemudian pada September 2024, ada perubahan berdasarkan surat Dirjen Anggaran Kemenkeu pada 11 September 2024 dan diperkuat dengan surat Menkeu pada 23 September 2024 dengan perubahan anggaran menjadi Rp116,23 triliun. 

Selanjutnya pada November 2024 berdasarkan kesepakatan Menteri PU dan Menteri PKP pagu anggaran berubah menjadi Rp110,95 triliun.

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, maka Menkeu melalui surat nomor S-37/MK.02/2025 yang menyatakan dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp81 triliun, sehingga pagu anggaran Kementerian PU pada tahun anggaran 2025 menjadi sebesar Rp29,57 triliun.