WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Rencana pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno untuk mengoptimalkan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta demi pembangunan rumah susun (Rusun) mix-used menuai dukungan legislator di DPRD DKI Jakarta.

Pengawas pemerintah daerah itu menilai, langkah tersebut sebagai upaya strategis mengatasi permasalahan hunian layak bagi warga Jakarta.

“Saya kira rencana Gubernur terpilih untuk mengoptimalkan aset pemerintah sangat baik,” ujar Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin pada Jumat (24/1/2025).

Menurutnya rencana tersebut sangat relevan dengan kebutuhan warga Jakarta. Pertama, masih banyak warga yang belum memiliki hunian layak.

Berdasarkan data BPS DKI Jakarta pada 2022, ada 1,77 juta warga DKI Jakarta yang belum punya rumah layak huni. Bahkan, sebanyak 21,3 persen warga hidup di rumah sewaan.

“Itu adalah persentase terbesar di seluruh provinsi di Indonesia,” tutur Suhud.

Hal kedua, sambung dia, banyak lahan milik Pemprov DKI Jakarta yang belum termanfaatkan secara optimal untuk kepentingan warga.

Ke depan, DPRD DKI Jakarta akan terus berkomitmen dalam mengawal program dan bersinergi dengan visi gubernur terpilih untuk menjadikan Jakarta lebih inklusif, nyaman dan sejahtera. 

“Ada yang digunakan oleh pihak tertentu tanpa memberikan kompensasi kepada Pemprov DKI Jakarta,” tegas Suhud.

Baca juga: Ada Isu Pramono-Rano Bakal Terapkan Empat Hari Kerja di Jakarta, Tim Transisi Buka Suara

Diketahui, Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno mengungkap rencana untuk memperbanyak pembangunan rumah susun (rusun) mix-used di Jakarta. 

Langkah ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi warga Jakarta sekaligus mengoptimalkan penggunaan aset pemerintah yang ada.

Hal itu diungkapkan Ketua Bidang Kebijakan Publik Tim Transisi Pram-Doel, Nirwono Joga. Nirwono menyampaikan bahwa koordinasi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) telah dilakukan untuk memetakan lokasi-lokasi aset milik pemerintah yang memiliki luas lebih dari 1 hektar, seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, puskesmas, dan sekolah negeri. 

"Kami sedang mendata lokasi-lokasi tersebut, termasuk SD, SMP, SMA yang merupakan tanah negara," kata Nirwono dalam acara Kick Off 'Kemenangan Rakyat Jakarta' di Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Menurut Nirwono, Gubernur DKI Jakarta terpilih menginstruksikan agar pembangunan rusun dilakukan pada lokasi yang "clean and clear," serta sesuai dengan peruntukan tanah yang ada, sehingga tidak akan melanggar rencana tata ruang. 

"Pembangunan rusun ini akan memperhatikan peruntukan lahan yang sudah ada dalam rencana tata ruang Jakarta 2022-2042," tambahnya.