WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah pusing tujuh keliling dalam mewujudkan program makan bergizi gratis (MBG).

Sebab, berdasarkan perhitungan kotor ternyata anggaran yang ada tak cukup, yakni Rp 71 triliun pada 2025 ini.

Untuk itu jajaran menteri sedang berupaya mencari solusi bagi program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), anggaran program makan bergizi gratis dapat mencapai Rp 420 triliun hingga Desember 2025. 

Baca juga: Pihak Istana Ungkap Anggaran Makan Bergizi Gratis Banyak Gunakan Uang Pribadi Prabowo

Saat ini, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 71 triliun untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut. 

“Bayangkan, kalau seluruhnya dilaksanakan, anggarannya lebih dari Rp 400 triliun. Sekarang anggarannya Rp 71 triliun sampai Juni 2025,” kata Zulkifli dikutip dari Kompas.com.

Zulkifli menyebut Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, tengah mengupayakan tambahan anggaran mulai Juli 2025. 

“Kalau ditambah Rp 140 triliun mulai Juli, seluruh anak bisa mendapatkan makanan," katanya. 

Baca juga: Bahan Makanan dan Waktu Pengantaran Jadi Fokus Evaluasi di Program Makan Bergizi Gratis

"Jadi totalnya sekitar Rp 210 triliun. Kalau dari Januari sampai Desember penuh, ya lebih dari Rp 420 triliun. Bayangkan belanja makanan sebesar itu,” lanjut Zulkifli. 

Ia juga meminta seluruh pihak terkait bekerja keras untuk memastikan keberhasilan program tersebut. 

“Kalau kita tidak kerja keras sekarang, bagaimana soal telur, beras, ikan? Kita ini sebetulnya malu, sudah tertinggal jauh dari Thailand dan Vietnam,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu. 

Badan Gizi Nasional memperkirakan kebutuhan anggaran program ini mencapai Rp 1,2 triliun per hari. 

Hal ini berarti anggaran tahunan yang diperlukan jauh lebih besar dari alokasi awal Rp 71 triliun. 

Baca juga: Makan Bergizi Gratis di Jakarta Tanpa Susu, Ini Penjelasan Teguh Setyabudi

Pemerintah telah memulai program makan bergizi gratis pada Senin (6/1/2025). 

Dalam konferensi pers pada akhir November 2024, Presiden Prabowo menyebut program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk buruh. 

Anggaran per porsi makanan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi. 

Menurut Prabowo, meskipun alokasi Rp 15.000 lebih ideal, perhitungan menunjukkan Rp 10.000 cukup untuk menyediakan makanan berkualitas dan bergizi, terutama di daerah-daerah tertentu. 

“Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran memungkinkan Rp 10.000. Itu sudah cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, 29 November 2024.

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan taksiran nilai total keuntungan yang diperoleh koperasi yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menurut Budi Arie, diperkirakan volume usaha koperasi (VUK) dari program MBG bisa mencapai Rp 28 triliun pada tahun ini. 

Namun, angka ini merupakan proyeksi perhitungan awal berdasarkan alokasi 40 persen dari anggaran MBG 2025 sebesar Rp 71 triliun. 

"Ya nanti kita lihat. Perhitungan saya, VUK, kita hitungannya VUK ya, volume usaha koperasi bisa meningkat," ujar Budi Arie usai meninjau pelaksanaan program MBG di SD Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2025). 

"Ya kalau Rp 71 triliun anggarannya, kalau 40 persennya dikontribusikan ke koperasi kan sudah Rp 28-an triliun kan ada," lanjutnya. 

Adapun VUK merupakan total nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa koperasi dalam suatu periode atau tahun buku. 

Budi Arie mengatakan, dalam program Makan Bergizi Gratis, koperasi berperan sebagai penyuplai bahan makanan. 

Dengan begitu, omzet koperasi meningkat dan ekonomi masyarakat bisa bergerak. 

"Tadi saya sudah sampaikan kalau dalam hitungan makronya itu (menyumbang) 0,89 persen pertumbuhan ekonomi nasional," tambah Budi Arie. 

Untuk diketahui, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pelaksanaanprogram Makan Bergizi Gratis selama 2025 sebesar Rp 71 triliun. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Makro-Mikro Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Aviliani, mengingatkan pemerintah soal potensi korupsi saat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang segera dimulai pekan depan. 

Pasalnya, MBG menggunakan alokasi anggaran besar dan ada perputaran dana hingga triliunan rupiah di daerah. 

"Kalau kita lihat, memang dana ke daerah akan cukup banyak dengan makan gratis atau makan bergizi gratis, karena itu akan melibatkan daerah-daerah dalam melakukan penyediaan," ujar Aviliani dilansir dari siaran Kompas TV, Sabtu (4/1/2025). 

"Keterkaitan dengan implementasi dari makan gratis itu sendiri sejauh mana bisa governance, sehingga tidak terjadi banyak korupsi dan lain-lain," tegasnya. 

Selain itu, Aviliani juga menyoroti dampak programMakan Bergizi Gratis terhadap inflasi. 

Menurut dia, 2025 ini ada tantangan tersendiri untuk menjaga inflasi secara nasional. 

Terlebih, besaran inflasi tahunan pada 2024 yang senilai 1,57 persen dianggap terendah sepanjang sejarah pencatatan. 

"2025 tantangannya adalah apakah inflasi itu memang bisa seperti target pemerintah? Karena apa? Dengan adanya makan bergizi, itu otomatis kebutuhan suplai juga meningkat. Apakah tambahan suplai yang dibutuhkan ini sudah disiapkan oleh pemerintah?" jelas Aviliani. 

"Karena kalau tidak, ini akan bisa menciptakan inflasi di luar dari PPN, tetapi adalah hukum demand dan suplai," tambah ekonom senior itu.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09