WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta kini tengah mengkaji rencana sekolah gratis di swasta, terutama sekolah yang memiliki grade C dan D.

Meski membutuhkan anggaran yang sangat besar, sekolah gratis dianggap mampu menghapus ketimpangan sosial di Jakarta.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dinilai bisa mengentaskan kemiskinan di DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat kebijakan publik dari GMT Institute, Agustinus Tamtama Putra.

Dirinya mengatakan, dengan postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sekitar Rp 83 triliun, sangat mudah bagi pemerintah daerah mewujudkan pendidikan gratis di sekolah swasta.

Pihak swasta juga bisa diajak bekerja sama dan digerakkan untuk turut membantu pendanaan murid serta peningkatan kesejahteraan guru di saat yang sama.

“Dengan menerapkan ini di pemerintahan Heru Budi Hartono, Jakarta akan tercatat sebagai pelopor dan inisiator pendidikan gratis,” ujar pria yang akrab disapa Tamtam ini pada Selasa (14/5/2024).

Menurutnya, menggratiskan pendidikan merupakan usaha sosial untuk menyeimbangkan pemasukan dan keuntungan, yang hakekatnya tugas pemerintah. Ekonomi pasar sosial juga bisa diterapkan di Indonesia dengan wacana ini.

Hal ini diwujudkan dengan adanya koordinasi antara DPRD DKI dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan hasil kajian sementara biaya hingga sekitar 1 triliun.

Kata dia, uang sebanyak ini jika dipikirkan secara kapitalistis terkesan mubazir dan seakan dihamburkan sementara.

“Akan tetapi prinsipnya ialah sebanyak apapun dana yang digelontorkan untuk pendidikan, tidak pernah akan sia-sia. Pendidikan akan selalu baik hasilnya, apapun risikonya, tidak bisa diukur dengan uang kendati untuk itu perlu uang, investasi yang tak pernah mati, proyek seumur hidup,” jelas Tamtam.

“Pendidikan, apalagi gratis merupakan dambaan manusia yang ingin selalu berkembang dan punya niat yang baik. Bila untuk pendidikan masih ragu-ragu, kualitas pengembangan diri kita masih dipertanyakan terus-menerus,” lanjutnya.

Tamtam memprediksi peniadaan KJP akibat adanya kebijakan ini tidak akan menimbulkan masalah di masyarakat.

Justru dengan demikian akses pendidikan bisa dijangkau oleh banyak orang, terutama dari keluarga yang tidak mampu.

“KJP hanya bagi mereka yang memiliki kartu dan rajin mengurusnya, sementara sekolah gratis akan otomatis menjangkau banyak keluarga yang kurang mampu di Jakarta,” tuturnya.