WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Ada kekuatan sangat besar yang mengondisikan  Partai Gerindra menjadi pemenang ketiga di pemilihan legislatif atau Pileg 2024.

Padahal, mestinya Gerindra yang memenangi Pilpres posisinya bisa lebib baik lagi, setidaknya di posisi kedua.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Pada hasil Pileg 2024 yang saat ini masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi, Gerindra berada di urutan ketiga di bawah PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

Ketetapan tentang hasil Pemilu 2024 ini dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2014 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Baca juga: Hasto: Selama Presiden Tidak Hadir di Sidang MK, Sisi Gelap Kekuasaan Tak Pernah Terungkap

Pada pemilu legislatif (pileg), PDI Perjuangan juara dengan perolehan 25.387.279 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil).

Di urutan kedua, ada Partai Golkar dengan perolehan 23.208.654 suara. Sementara itu, Partai Gerindra ada di posisi ketiga dengan perolehan 20.071.708 suara.

Melengkapi posisi empat besar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengantongi 16.115.655 suara.

Lalu, di urutan kelima ada Partai Nasdem dengan perolehan 14.660.516 suara.

Hasto mengklaim mendapatkan informasi itu langsung dari koleganya di Partai Gerindra.

Tetapi, dia tak mengungkap siapa teman yang dimaksudnya.

Hal itu disampaikan Hasto ketika ditanya pernyataan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD bahwa arah politik ke depan bisa terlihat pada 23 April atau pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Kita dapat info dari teman Gerindra, ketika mereka berjuang untuk Pak Prabowo dan Gibran, ternyata ada elemen-elemen di sekitar kekuasan atas arahan dari pucuk pimpinan tertinggi justru menempatkan Gerindra pada posisi nomor 3," kata Hasto ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (7/4/2024).

Hasto mengatakan, menurut Gerindra, mereka semestinya bisa memperoleh suara lebih dari itu. Sehingga perolehan suara partai besutan Prabowo Subianto itu tidak pada posisi nomor tiga.

"Padahal, seharusnya berdasarkan exit poll (suara Gerindra) bisa lebih dari itu," ujarnya seperti dilansir Kompas.com.

Baca juga: Respons Jokowi saat Dituding Hasto Ingin Dongkel Megawati dari PDIP: Katanya Golkar?

Menurut Hasto, hal ini berhubungan dengan apa yang disampaikan Mahfud bahwa akan ada dinamika politik yang terlihat pasca-putusan MK.

"Itu mungkin yang disebut Prof Mahfud bahwa ketegangan politik sebelum pelantikan itu terjadi.

Karena ketika kekuasaan dibangun oleh ambisi, itu tak dapat membangun emotional bonding," kata Hasto.

Saat menjadi pembicara di acara "Silaturahmi & Kajian Ramadhan 1445 H" di Loman Park Hotel, Kabupaten Sleman pada Sabtu, 6 April 2024 Mahfud MD memberikan pandangannya terkait dengan arah politik pasca-pemilu 2024.

"Ini menurut saya ke mana arah politik kita ke depan?

Saya melihatnya mungkin nanti dinamika akan mulai terjadi tanggal 23 (April) karena vonisnya MK tanggal 22 (April) kira-kira siang atau sore gitu, nah sudah mulai pada saat itu," ujar Mahfud.

Mahfud menyampaikan ada banyak kemungkinan bentuk dinamika yang terjadi.

Salah satunya, yang ramai diperbincangkan terkait soal kelanjutan hubungan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Misalnya yang ramai itu apakah akan terus Pak Jokowi bersatu dengan Pak Prabowo? Nah kalau itu terus, kemudian bagaimana yang lain?

Atau kalau Pak Prabowo ingin mencari koalisi lain di luar Pak Jokowi, bagaimana sikap ini terhadap Pak Jokowi dan seterusnya," katanya.

Baca juga: Sepakat dengan Denny Indrayana, Mahfud MD: Prabowo Bisa Dilantik, Gibran Didiskualifikasi

Saat ini, menurut Mahfud MD, masih banyak spekulasi-spekulasi terkait hal tersebut. "Sekarang kan masih banyak spekulasi.

Yang pasti akan terjadi, dinamika itu akan terjadi. Sehingga tidak akan seperti sekarang, menurut saya," ujar Mahfud.

Gerindra butuh PDIP

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra saling membutuhkan untuk menghadapi politik ke depan.

PDIP sebagai partai yang kalah di pemilu presiden (pilpres) membutuhkan kursi di eksekutif.

Sementara, sebagai partai pemenang pemilu legislatif (pileg), PDIP dibutuhkan oleh Partai Gerindra yang memenangi pilpres.

Oleh karenanya, menurut Adi, bukan tidak mungkin PDI-P merapat ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pemenang Pilpres 2024.

“Gerindra butuh partai seperti PDI-P yang menang pileg demi amankan dukungan parlemen,” kata Adi kepada Kompas.com, Senin (8/4/2024).

Sejauh ini, gabungan kekuatan partai koalisi pengusung Prabowo-Gibran baru menghasilkan 43,18 persen suara di parlemen.

Jumlah tersebut terdiri dari suara Partai Gerindra (13,22 persen), Partai Golkar (15,29 persen), Partai Amanat Nasional atau PAN (7,24 persen), dan Partai Demokrat (7,43 persen).

Seandainya PDI-P bergabung, koalisi tersebut bakal mendapat tambahan 16,72 persen suara parlemen.

Dengan demikian, posisi Prabowo-Gibran di legislatif lebih kuat.

“Gabungan partai pendukung Prabowo-Gibran tak sampai 50 persen lebih. Tentu riskan kebijakan politik Prabowo dapat resistensi dalam parlemen,” ujar Adi.

“Mutual interesting jadinya. Yang jelas PDIP dan Gerindra saling membutuhkan,” lanjutnya.

Atas alasan tersebut, Adi meyakini PDIP bakal merapat ke koalisi Prabowo.

Sinyalemen ini juga tampak dari rencana pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo.

Menurut Adi, rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo menjadi penanda bahwa kedua elite politik memelihara hubungan yang baik.

PKS, Nasdem, dan PKB oposisi

Kendati PDIP dan Gerindra kerap bersaing di pilpres maupun pileg, namun, hal itu ternyata tak menghalangi kedua partai untuk berkongsi.

“Pada saat bersamaan, elite-elite Gerindra dan PDI-P sama-sama megeklaim tak ada persoalan apa pun di antara mereka.

Bahwa sempat ada persaingan antar kedua partai di pilpres itu perkara biasa, lumrah dalam politik,” kata Adi.

Lebih lanjut, Adi memprediksi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal mengambil posisi di luar pemerintahan sebagai oposisi.

“Resistensi ketiga partai ini (PKB, Nasdem, dan PKS) tak akan terlalu signifikan.

Baik dari jumlah kekuatan politik atau pengalaman sebagai oposisi,” tutur Adi.

Diketahui, kabar rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo kian menguat belakangan ini.

Hasto Kristiyanto mengatakan, Megawati tidak masalah bertemu dengan Prabowo pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil pemilu.

Saat ini, tim hukum pasangan capres-cawaprws nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tengah mengajukan sengketa pilpres ke MK, bersama tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Terkait dengan pilpres, kita masih menunggu hasil dari Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga tidak ada persoalan pertemuan-pertemuan itu dilakukan," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

"Demikian pula antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri.

Tidak ada persoalan dalam perspektif pribadi," imbuhnya.

Terbaru, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Said Abdullah mengatakan, Megawati telah menugaskan putrinya yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, untuk berkomunikasi dengan Prabowo.

”Jadi, dari satu-dua poin itu, muaranya, Ibu (Megawati) menugaskan Mbak Puan memang untuk membangun komunikasi.

Setelah membangun komunikasi, nanti Mbak Puan report (melaporkan).

Hasil report itulah yang akan menentukan Ibu Ketua Umum bertemu dengan Pak Prabowo, duduk bersama. Kan, begitu,” ungkap Said dikutip dari Kompas.id, Senin (8/4/2024).