"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ucap Suharso.

"Mengapa? Agar benar-benar (ada) keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program ikonik dari presiden terpilih," imbuh dia. 

TPN Ganjar-Mahfud Nilai Tidak Pantas

ejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui membahas penerapan program makan siang gratis yang dijanjikan kubu paslon 02 Prabowo-Gibran.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani misalnya mengungkapkan masih menghitung antara program baru yang bakal masuk termasuk makan siang gratis dengan program yang sudah direncanakan oleh tiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut realisasi makan siang gratis diterapkan 2025 dan dilakukan secara bertahap atau belum langsung menyeluruh se-Indonesia.

Terkait hal ini, Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim mengatakan, kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pantas membahas program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka.

Sebab, kata Chico, proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 belum selesai.

Pemilu, katanya tidak hanya sekadar hari pencoblosan, tetapi juga ada penghitungan suara hingga penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Prabowo-Gibran Berencana Bentuk Kementerian Koordinator Khusus Program Makan Siang Gratis

"Ini masih proses yang tidak sebentar. Dan suatu hal yang tidak pantas rasanya berbicara tentang program yang diusung salah satu capres dan cawapres dan sudah seakan-akan menang," kata Chico kepada wartawan, Senin (26/2/2024).

Chico menilai, pembahasan program makan siang gratis oleh pemerintah di tengah proses Pemilu masih berlangsung menunjukkan etika politik semakin jauh dari pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

"Ini dari awal sejak pencalonan Gibran dan jauh dari sebelum pencoblosan juga pelanggaran-pelanggaran yang secara kasat mata kita bisa lihat tapi tidak juga diindahkan oleh Bawaslu," ujarnya.

"Dan tidak cutinya para menteri yang mendukung paslon 2 begitu juga kekuasaan dalam hal ini presiden yang secara terselubung melakukan kampanye," ucap Chico menambahkan.

Menurut Chico, hal tersebut merupakan bagian dari pelanggaran-pelanggaran etika dan norma-norma dalam berpolitik.

"Artinya kami tidak mau mengomentari lebih jauh lagi selain memang mungkin seperti kami awal katakan bahwa program yang ditawarkan itu pun sebenarnya tidak masuk akal," ungkapnya.